oleh

Ketum JAMAN Kritisi Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Berasal dari ASN

Jakarta, TribunAsia.com – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Kemandirian Nasional (DPP JAMAN) A. Iwan Dwi Laksono menyampaikan adanya temuan 541 Komisaris BUMN terdapat 222 orang diantaranya merangkap jabatan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Atas temuan itu, menurut dia perlu ditindaklanjuti dengan serius, karena BUMN dan BUMD banyak diisi Aparatur Sipil Negara dan dapat berpotensi memicu konflik kepentingan.

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur - ZONA INTEGRITAS (Wilayah Bebas Korupsi)

“Pelanggaran ini menimbulkan pertanyaan besar terkait profesionalisme dan integritas dari pejabat yang merangkap jabatan, karena hal tersebut akan memicu konflik kepentingan,” kata Iwan melalui surat terbukanya, Rabu (20/11/2019).

Lanjut Iwan, dengan merangkap secara bersamaan, maka artinya seseorang memiliki loyalitas dan komitmen ganda. Oleh sebab itu, ASN/PNS berorientasi terhadap kepentingan publik daripada mencari keuntungan jika menjabat di BUMN/BUMD.

“ASN adalah jabatan publik sehingga berorientasi kepada kepentingan publik. Adapun komisaris BUMN memiliki orientasi untuk mencari untung,” tandasnya.

Namun demikian, mantan Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menambahkan, rangkap jabatan melanggar UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN pada Pasal 33.

Dalam hal itu, bahwa komisaris BUMN dilarang merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Maka, tidak diperkenankan jika merangkap jabatan baik pengurus organisasi ataupun instansi pemerintah.

“Pada UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 17 yang menyebutkan pejabat pelaksana pelayanan publik dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD,” ungkap dia.

Terakhir lanjutnya, DPP JAMAN berharap, tuntutan integritas menjadi salah satu pokok yang digarisbawahi agar integritas pejabat publik tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat tidak hilang. Maka dengan ini DPP JAMAN meminta kepada Pemerintah untuk tegak lurus menjalankan UU.

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menscreening ulang Pejabat publik yang menduduki posisi komisaris atau direksi di BUMN dan BUMD,” terang alumni Unair.

Sebab, kata mantan aktivis 98 asal Kota Surabaya, Jawa Timur sebagaimana UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN/PNS adalah pelaksana kebijakan. Berbagai peraturan yang mengatur mengenai kode etik dan sumpah jabatan ASN yakni untuk menghindari setiap kemungkinan konflik kepentingan. Dijelaskan kembali, sesuai Perpres No. 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan PNS dan Anggota Angkatan Perang Pasal 2, PP No. 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin PNS.

“Dalam Pasal 2, PP No. 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS Pasal 6, dan PP No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS Pasal 3. Disebutkan secara eksplisit, bahwa kewajiban PNS untuk menghindari konflik kepentingan PP No. 42 Tahun 2004 Pasal 11 dan UU No. 5 Tahun 2014 Pasal 5,” sambung dia. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *