oleh

Edaran Kejagung, Laporkan Jaksa Main Proyek

Depok, TribunAsia.com – Jaksa Agung Muda Intelijen Jan S Maringka mengeluarkan surat edaran kepada Gubernur, Wali Kota, dan Bupati. Dari narasumber, surat penting bersifat segera ini bernomor R-1771/D/Dip/11/2019 dan bertanggal Jakarta, 14 November 2019 ini berperihal ‘Koordinasi Pelaksanaan Tugas Kejaksaan dalam Penegakan Hukum dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah’.

“Menindaklanjuti arahan Presiden RI dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center-Bogor tanggal 13 November 2019, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut,” sebut Jan S Maringka dalam surat pentingnya ini seperti dilaporkan TrubunAsia.com, Selasa, (19/11/2019).

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur - ZONA INTEGRITAS (Wilayah Bebas Korupsi)

Dalam suratnya ini Jamintel menegaskan tiga permasalahan utama yaitu pertama, Presiden RI dalam pengarahannya menyampaikan masih terdapat berbagai laporan tentang perilaku penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum termasuk oknum Kejaksaan RI yang dirasakan dapat mengganggu kenyamanan pembangunan/investasi di daerah.

Pimpinan Kejaksaan RI menyatakan tidak akan mentolerir dan akan menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh oknum Kejaksaan RI dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum dan pembangunan, yang dapat menciderai kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan RI.

Kedua, dalam rangka peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas penegakan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, bersama ini dimohon dukungan dan kerjasama saudara, untuk tidak melayani atau memfasilitasi segala bentuk permintaan uang dan/atau barang termasuk intimidasi/intervensi terhadap pelaksanaan proyek pekerjaan di lingkungan Pemerintah Daerah, yang dilakukan oleh oknum Kepala Kejaksaan Tinggi / Kepala Kejaksaan Negeri / Pegawai Kejaksaan atau pihak- pihak lain yang mengatasnamakan personil Kejaksaan RI.

“Segera melaporkan kepada Pimpinan Kejaksaan RI mengenai adanya upaya permintaan/intimidasi/intervensi, melalui hotline laporan pengaduan (150227). Adhyaksa Command Centre (WA: 081318542001-2003), atau aplikasi Pro Adhyaksa (dapat diunduh di google playstore), untuk mendukung kecepatan dan kelancaran penanganan pengaduan, diharapkan informasi dapat disertai dengan data identitas pelapor, identitas terlapor, kronologis kejadian serta data pendukung yang relevan,” tulisnya dalam surat ini.

Sedangkan butir ketiga, menekankan bahwa pihak Jamintel akan melindungi kerahasiaan identitas pelapor, sepanjang laporan dilakukan berdasarkan itikad baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rupanya surat edaran Kejagung ini seirama dengan surat edaran Polri. Sehari setelah Kejagung, Polri juga mengeluarkan Surat Edaran nomor R/2029/XI/2019 dan ditandatangani Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Listyo Sigit Prabowo pada 15 November 2019.

Surat itu berisi imbauan kepada kepala daerah agar segera melapor kepada pimpinan Polri bila ada upaya permintaan/intimidasi/intervensi yang dilakukan oleh oknum anggota Polri.

Seperti ditegaskan Kadiv Humas Polri Irjen M. Iqbal kepada sejumlah media massa bahwa Kapolri akan melakukan tindakan tegas, bila terbukti, periksa dan copot oknum tersebut.

Menanggapi surat edaran ini, Anggota Ombudsman  RI Adrianus Eliasta Meliala apresiasi tindakan Kejagung dalam memantau para jaksa.

“Bagus tindakan itu. Masih terlalu pagi untuk dikatakan tidak efektif,” ujar seperti dilaporkan Kontributor Elshinta Hendrik Raseukiy, Selasa (19/11/2019).

Namun Meliala juga dapat mengerti bila ada tanggapan skeptis masyarakat yang menilai sebagai lips service para pejabat baru seperti yang sudah berlaku.

“Ya, boleh juga dibilang begitu. Tapi kita juga berprasangka baik pada pejabat. Soalnya pejabat dalam masa tugasnya ada semacam sesuatu capaian kinerja,” ujar guru besar FISIP UI kelahiran Sungailiat, Bangka Belitung ini.

Berkaitan dengan surat edaran dari Kejagung dan Polri ini, mantan Komisioner Kompolnas ini mengingatkan perlu dievaluasi soal Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan, dan Pembangunan (TP4) dan Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). (HIRA)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *