oleh

Pengembang Apartemen Hingga Presiden RI di Gugat Konsumen

Jakarta, TribunAsia.com – Pengembang hunian East Point Apartemen, PT Primaland Internusa Development hingga Presiden RI, Jiko Widodo menjadi bagian turut Tergugat yang layangkan konsumen ke pengadilan.

Gugatan wanprestasi itu kini bermuara di PN Jaktim dan telah berjalan selama 4 bulan. Penggugat mengatakan, PT Primaland Internusa Development dituntut denda keterlambatan Berita Acara Serah Terima (BAST), dan dalam prakteknya penjualan atas unit apartemen itu masih tertuang didalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur - ZONA INTEGRITAS (Wilayah Bebas Korupsi)

“Dengan tergugat PT Primaland Internusa Development sebagai pengembang dan turut tergugat Bank BTN, Perumnas, Kemenpera, Kementrian BUMN, Presiden dan Wapres RI, Pemprov DKI, serta PT Tridaya Mandiri,” terang Najib bersama konsumen lainnya, Sabtu (17/11/2019).

Najib menyampaikan, hunian Apartemen yang dipesannya itu merupakan salah bagian dari program pemerintah. East Point Apartemen diutarakan konsumen tersebut, telah dicanangkan oleh pemerintah sejak belasan tahun lalu dan termasuk program percontohan rumah susun seribu tower.

Anehnya, pengembangan tidak bisa menunjukkan izin mendirikan bangunan (IMB) ketika tim Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) dilokasi Apartemen yang berdiri di Jalan Sentra Timur Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

“Mengingat ini merupakan program percontohan rusun 1000 tower yang dicanangkan pemerintah 12 tahun yang lalu. Karena sampai saat ini mereka belum bisa BAST unit yg memenuhi syarat Pergub 132 Tahun 2018. Denda itu adalah janji mereka sendiri dan dokumen IMB yang paling dasar pun belum bisa mereka penuhi,” ujar dia.

Sebelumnya, ketika diminta keterangan Kuasa Tergugat, Martasari Tarigan SH menjelaskan konsumen mengklaim bahwa developer menjanjikan penyerahan unit apartemen itu.

Baca Juga : East Point Apartemen Dikunjungi Hakim PN Jaktim dalam Perkara Gugatan Wanprestasi

PT Primaland Internusa Development menurut Marta, mengalami akuisisi. Akan tetapi, diuraikan dia, dari struktur manajemen itu sendiri ada perbedaan dengan yang sebelumnya.

“PT tetap, pengurus yang berbeda perusahaan kami akusisi,” tutur dia.

Namun demikian, Marta memaparkan dalam gugatannya, konsumen menantikan unit yang akan diserahkan. Hal tersebut, kata dia, konsumen telah dijanjikan oleh pihak manajemen yang lalu.

“Mereka (konsumen) mengklaim denda keterlambatan, Developer lama menjanjikan unit akan diserahkan. Mereka menuntut developer yang lama terkait janji tentang keterlambatan,” ungkapnya.

Sementara, Majelis Hakim PN Jaktim yang menangani perkara itu sempat menyinggung kondisi unit ketika melakukan pemeriksaan objek gugatan tersebut. Pemeriksaan itu meliputi fasilitas yang berada didalam unit apartemen seperti instalasi listrik, air dan menemukan pintu yang tidak terpasang.

Saat melaksanakan pemeriksaan setempat (PS), Tirolan Nainggolan, SH mengatakan jika terdapat kekurangan pada objek perkara itu, dia meminta untuk mengakui segala kekurangannnya. Lalu, pihaknya mencatat hasil pemeriksaan tersebut, termasuk segala kekurangan dalam proses pembangunan di unit apartemen tersebut.

Baca Juga : Hakim Temukan Unit East Point Apartemen Tanpa Pintu dan Kelistrikan

“Apakah marketing yang jual ke bapak ini, lantai berapa. Akui saja kalau ada kekurangan,” jelas majelis hakim dihadapan Penggugat, Tergugat serta turut Tergugat lainnya.

Sebelum meninggalkan lokasi, Siti Dzamzanah, SH bersama tim lainnya menerangkan perihal Pemeriksa Setempat (PS) akan dimasukkan dalam agenda pekan depan di PN Jaktim.

“Oke nanti dituangkan dalam kesimpulan tanggal 21 November 2019,” singkat pimpinan majelis hakim. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *