oleh

East Point Apartemen Dikunjungi Hakim PN Jaktim dalam Perkara Gugatan Wanprestasi

Jakarta, TribunAsia.com – East Point Apartemen Jum’at pagi dikunjungi tim Majelis Hakim PN Jaktim terkait perkara gugatan wanprestasi antara pengembang dengan konsumen. Penggugat mengatakan, PT Primaland dituntut denda keterlambatan Berita Acara Serah Terima (BAST), dan dalam prakteknya penjualan atas unit apartemen itu masih tertuang didalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).

“Hari ini, sidang lanjutan gugatan wanprestasi pengembang sampai tahap Peninjauan Setempat oleh Hakim PN Jakarta Timur. PT Primaland dituntut denda keterlambatan BAST yang termaktub dalam PPJB selama 10 tahun lebih,” ujar Najib selaku konsumen kepada TribunAsia.com, Jum’at (15/11/2019).

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Dijelaskan Najib, pengembang hingga kini belum dapat memenuhi syarat yang tertuang didalam Peraturan Gubernur 132 Tahun 2013. Peninjauan Setempat (PS) disaksikan langsung tim Majelis Hakim PN Jaktim diantaranya Siti Dzamzanah, SH MH bersama Tarigan Muda Limbong, SH dan Tirolan Nainggolan, SH.

Selain itu, dikeluhkan dia, dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum dimiliki East Point Apartemen yang merupakan bagian dasar untuk mendirikan bangunan.

Perlu diketahui, sidang gugatan berlangsung secara maraton selama 4 bulan lamanya di PN Jaktim. Untuk Tergugat itu sendiri, yakni  PT Primaland Internusa Development serta turut Tergugat lainnya adalah Presiden RI, Bank BTN, Perumnas, Kemenpera, Kementerian BUMN, Pemprov DKI Jakarta dan PT Tridaya Mandiri.

“Karena sampai saat ini mereka belum bisa BAST unit yg memenuhi syarat Pergub 132 Tahun 2018. Denda itu adalah janji mereka sendiri dan dokumen IMB yang paling dasar pun belum bisa mereka penuhi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan, East Point Apartemen merupakan bagian dari program rumah susun (rusun) percontohan pemerintah. Program percontohan 1000 tower rusun tersebut, kata Najib, dimulai sejak belasan tahun yang lalu.

“Mengingat ini merupakan program percontohan rusun 1000 tower yang dicanangkan pemerintah 12 tahun yang lalu,” tutur dia.

Sementara, Majelis Hakim PN Jaktim ketika turun ke lokasi apartemen mencatat kondisi unit bangunan yang digugat oleh konsumen belum memadai termasuk pintu dan kelistrikan tidak terpasang dengan sempurna.

“Catat belum ada pintu, listrik belum ada,” kata Limbong.

Namun demikian, setelah observasi dilakukan mulai dari lantai 1 hingga lantai lainnya dinyatakan oleh tim Majelis Hakim PN Jaktim tidak diketemukan informasi jelas petunjuk baik lantai 13 dan 16.

“Yang nggak ada itu lantai 13 dan 16. Mana yang menurut tergugat kita lihat,” sebut Tirolan.

Limbong juga menyampaikan dihadapan pihak-pihak terkait usai melaksanakan peninjauan objek gugatan itu, dia berpesan agenda mendatang akan dituangkan kedalam kesimpulan.

“Nanti dimasukkan kedalam kesimpulan, kalian jangan berantem ya,” pesan majelis hakim sebelum meninggalkan lokasi. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *