oleh

DPR Desak Pemerintah Lebih Serius Tangani Bencana

Jakarta, TribunAsia.com – Anggota komisi VIII DPR RI Bukhori mengatakan langkah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menangani bencana khususnya fase pascabencana cenderung lamban. Hal ini disampaikan Bukhori dalam rapat perdana dengan Kepala BNPB dengan Komisi VIII di Gedung DPR RI, Jakarta (13/11/2019).

Ketua Poksi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan jika jumlah kejadian bencana selalu naik dari tahun-ketahun.

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur - ZONA INTEGRITAS (Wilayah Bebas Korupsi)

“Data terakhir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 11 November 2019 terdapat 3.200 bencana yang berarti meningkat dari tahun 2018 yang berjumlah 2.853 bencana. Selain itu, indeks resiko bencana di Indonesia masih dalam kategori tinggi” ungkap Bukhori

Selain itu Bukhori mengatakan progres program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah hampir semuanya sudah berjalan akan tetapi sebagian besar progres masih jauh dari yang ditargetkan.

“Pembangunan rumah masih 4.271 yang masih proses dan baru 42 unit yang selesai. Demikian juga dengan pembangunan rumah relokasi sebagian besar juga belum selesai” ungkap Bukhori dalam rapat.

Lebih lanjut Bukhori menyayangkan jika  rencana nasional melalui penguatan tata kelola penanggulangan bencana dan peningkatan ketangguhan menghadapi bencana belum tercapai.

“Kasus tarik ulur penentuan status gempa di Lombok yang menimbulkan polemik dan menjadikan penanganan bencana berlarut-larut, merupakan contoh belum tercapainya tata kelola penanggulangan bencana yang kuat serta ketangguhan menghadapi bencana di Indonesia,” ungkap Bukhori.

Selain itu Bukhori mengatakan keputusan yang diambil terkait status darurat bencana lebih kental pertimbangan politis ketimbang berdasarkan kebutuhan dan perencanaan yang matang.

Namun demikian, pihaknya pun mendukung penuh penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang berkualitas di Indonesia melalui Revisi Undang-Undang yang ada.

”Rancangan Undang-undang perubahan UU nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana akan segera di bahas dan dirapungkan di Komisi VIII periode ini” ujar Bukhori.

Untuk itu Bukhori berharap Pemerintah lebih serius dalam menangani bencana di Indonesia sebagaimana fokus prioritas penanggulangan bencana.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *