oleh

Pakar UI : Bila Salahi RAB Proyek Gedung Damkar Depok Kemungkinan Dibongkar

Depok, TribunAsia.com – Pakar Struktur Bangunan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) Elly Tjahjono menyoroti pembangunan gedung yang tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah praktik yang salah.

Disebutkannya, seperti pembangunan gedung Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Depok yang tidak sesuai RAB yang dibangun Dinas Perumahan dan Permukiman (Riumkim) di Jalan Merdeka, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur - ZONA INTEGRITAS (Wilayah Bebas Korupsi)

“Apa yang dilakukan Disrumkim dan kontraktor pelaksana dalam mengubah beton ready mix K-250 menjadi beton adukan melon atau site mix di bawah sepengetahuan Disrumkim Kota Depok bersama konsultan pengawas adalah persekongkolan yang tidak etis. Pasalnya, pedestal dalam sebuah konstruksi memiliki peran penting untuk kekuatan suatu bangunan. Hal ini tidak dapat dipandang enteng, lalu mengubah RAB,” ujar Elly Tjahjono kepada pers seperti dilaporkan TribunAsia, Rabu (13/11/2019).

Masalah menyalahi spesifikasi bangunan ini harus dilihat apakah mengharuskan menggunakan beton dari ready mix atau hanya menyebutkan mutu beton harus memenuhi K-250. Jika mengharuskan menggunakan beton dari ready mix maka itu salah.

Apabila RAB tidak menyebutkan harus menggunakan beton ready mix dan beton hasil adukan manual bisa memenuhi mutu K-250 pada usia 28 hari maka tidak menyalahi spek. Masalahnya, pelaksana belum mengantongi hasil uji laboraturium beton adukan manual tersebut, tetapi sudah nekat menggunakanya merupakan kesalahan fatal. Jika nanti beton site mix itu diuji pada umur 28 hari di laboratorium yg telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) tidak memenuhi K-250 maka konsekuensinya konstruksi tersebut harus membongkar struktur pedestalnya.

Diingatkan Elly bahwa pengujian beton usia 28 hari harus dilakukan di laboratorium yang sudah terakreditasi oleh KAN agar hasilnya akurat. Jika tidak, maka kemungkinan hasil ujinya dapat dimanipulasi.

Dilain pihak, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Depok Kosasih mengaku sudah meninjau lokasi proyek pascapemberitaan pers. Kokasih pun memastikan akan menindaklanjuti hasil laboratorium beton pada pemakaian site mix di pedestal gedung Dinas Damkar Kota Depok ini.

“Kita periksa jadi atensi, namun kuta biarkan saja dulu supaya tidak mengganngi proses pembangunannya. Kalau sudah selesai nanti, baru kita perikda,” sebutnya.

Informasi, proyek pembangunan gedung Damkar ini sebesar Rp1,4 miliar memakai APBD Kota Depok tahun 2019 ini tidak mendapat pendampingan dari TP4D maupun MoU Datun Kejari Depok.

Sementara itu, penggiat sosial, Tony mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur fisik sangat rentan dikorupsi. Dia mencontohkan kemungkinan pada pembangunan Gedung Damkar ini.

“Kita harap kejari untuk secepatnya bertindak ntuk mencegah kebocoran keuangan negara. Walaupun proyeknya sedang berjalan, Kejaksaan kan bisa masuk apakah disitu mereka memberi legal opinion atau penyidikan dari kasus yang ada,” tandasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *