oleh

Radikal

TribunAsia.com

Oleh : Tendri

Radikal berasal dari bahasa latin, radix yang artinya akar. Radikal harusnya tidak berkonotasi negatif karena radikal itu kembali ke akar, pemurnian dan kembali pada yang sebenarnya.

Radikal mulai mengandung konotasi negatif sekitar tahun 1986, pada waktu itu timbul gerakan pemurnian ajaran Islam, karena di Indonesia islam banyak berafiliasi dengan hindu, budha dan budaya setempat.

Gerakan pemurnian dianggap agak keras oleh pemerintah saat itu. Maka paham radikal dianggap negatif.

Ditambah tahun 2002 terjadi bom Bali. Aksi teror ini dan aksi teror sampai sekarang yang dilakukan para teroris mendapat cap radikal.

Pelarangan pakai cadar dan celana cingkrang  pada aparatur sipil negara  (ASN) tidak akan jadi polemik, kalau menteri agama menjelaskan apa alasannya dan apa tujuannya. Apalagi pelarangan itu untuk kepentingan negara.

Jangan timbul kesan ada motif politik dan pengkerdilan islam dalam pelarangan itu.

Kalau untuk kepentingan negara, ASN harus mengalah dan harus mematuhinya.

Menurut madzhab Syafi’i dan madzhab Hambali cadar itu wajib, sementara menurut madzhab Hanafi dan madzhab Maliki sunnah. ASN yang tidak bersedia membuka cadarnya, berjiwa besar mengajukan pensiun dini.  Karena ASN harus patuh dengan peraturan negara. Rezeki itu Allah yang mengatur bukan negara.

Pihak Negara pun harus bijak, pelarangan cadar dan celana cingkrang itu adalah atribut. Sementara radikal itu adalah pemahaman dan cenderung ideologi. Tidak mungkin ideologi bisa dihapuskan dengan pelarangan atribut.

Kalaupun pelarangan atribut harus dilakukan, mungkin perlu ditata caranya. Misal para cadar harus membuka cadar diruang kerjanya, dengan syarat ruang kerjanya harus di pisah dengan pegawai lelaki. Jika melayani masyarakat umum, maka yang dilayani hanya kaum wanita. Jadi tidak akan menimbulkan perlawanan dari umat islam.

Radikal itu adalah oknum yang kebetulan beragama Islam kalau di Indonesia.

Untuk menghilangkan radikal, penganut dan orang yang kena paham radikal  harus dikejar dan dicuci otaknya bukan orang beragama islam dan agama islam yang dikejar. Karena Islam itu agama yang Rahmatan Lil Alamin, rahmat buat semua orang di dunia ini.

Untuk melakukan program deradikalisasi buat seorang menteri agama bukanlah pekerjaan yang berat.

Menteri agama mempunyai kaki sampai ke kabupaten bahkan sampai ke desa. Menteri agama mempunyai kantor departemen agama, pengadilan agama dan kantor urusan agama (KUA) di tiap kabupaten dan penghulu atau pencatat nikah di tiap desa. Menteri agama mempunyai honorium pengajar ngaji di tiap masjid. Ustad-ustad di kabupaten dan di desa binaan kantor departemen agama. Orang- orang ini dijadikan tim deradikalisasi.

Bentuk tim deradikalisasi, yang nantinya masuk ke pesantren, ajak para santri berdiskusi tentang deradikalisasi.

Bekerja sama dengan Muhammadiyah untuk membentuk tim deradikalisasi, karena Muhammadiyah mempunyai sekolah dan kampus ratusan di Republik ini.

Ditambah universitas islam negeri dan Madrasah aliyah negeri dibawah departemen agama, akan lebih mudah untuk membentuk tim deradikalisasi.

Menteri agama harus bekerja sama dengan departemen pendidikan dan kebudayaan, bentuk tim deradikalisasi yang akan masuk ke sekolah- sekolah dan kampus-kampus.

Menteri agama harus bekerja sama dengan departemen dalam negeri dan menteri desa tertinggal, bentuk lurah-lurah, kepala desa- kepala desa dan karang taruna menjadi tim deradikalisasi.

Menteri agama harus bekerja sama dengan Koramil, Kapolsek dan Babinsa untuk membentuk tim deradikalisasi.

Menteri agama harus bekerja sama dengan kementerian Pendayagunaan aparatur negara ( Kemenpan).

Menteri agama mengadakan pendekatan dan berdialog dengan tamatan universitas di timur tengah.

Menteri agama harus sering berdiskusi dengan ustadz-ustadz yang dianggap keras oleh negara.

Menteri agama harus berkampanye di medsos. Buat konten-konten deradikalisasi di medsos. Siapkan tim deradikalisasi yang mampu berdiskusi di medsos.

Pendekatan represif kurang pas di alam demokrasi. Dialog adalah salah satu jalannya.

Negara memang mempunyai kekuatan memaksa terhadap warganya.

Tetapi jangan lupa, negara ini merdeka ada andil tumpahan darah dan pekikan Allahu Akbar umat islam.

Negara ini terbentuk ada andil kerajaan- kerajaan islam dan kesultanan islam yang meleburkan diri  ke dalam Indonesia.

Jadi negara harus mendengarkan aspirasi umat islam dan juga umat agam lain, sehingga terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang penuh toleransi.

Pemerintah harus benahi ketersediaan lapangan kerja, kesenjangan akses ekonomi, keadilaan, kesejahteraan, korupsi dan perekonomian desa. Kesemuanya ini adalah lahan yang subur bertumbuhnya radikalisasi.

Tim deradikalisasi  misi dan tujuaannya hanya untuk menghilangkan paham radikalisasi di bumi pertiwi.

Apabila ada motif politik dan pesan pengkerdilan agama islam di tim deradikalisasi, maka akan timbul perlawanan dari umat islam.

Membela agamanya dan menjalankan ajaran islam hukumnya wajib bagi umat islam.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *