oleh

Polres Lumajang Angkat Kasus yang Sudah Dihentikan Polda Jatim

Jakarta, TribunAsia.com – Polres Lumajang tetapkan status tersangka terhadap sejumlah pimpinan PT. Amoeba Internasional. Menurut M. Solihin HD, SH polisi belum melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Namun, dalam perkara penipuan itu, 3 orang dinyatakan masuk dalam pencarian orang (DPO).

“Seharusnya, paling tidak tersangka terdahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus itu. Jika sampai tiga kali mangkir dari panggilan polisi barulah klienya dinyatakan sebagai tersangka,” kata penasehat hukum di Slipi, Jakarta Barat, Jum’at (9/11/2019).

Diketahui, Gita Hartanto bersama rekan-rekannya kini dijadikan tersangka oleh polisi. Diantara tersangka tersebut, menduduki posisi Komisaris hingga level Direktur di sebuah bisnis Multi Level Marketing (MLM) yang berada disekitar Lumajang, Jawa Timur.

Diutarakan dia, seharusnya untuk menjadikan tersangka penyidik memiliki alat bukti yang sah. Kemudian, Solihin mengatakan, kliennya saat ini dijadikan tersangka dan menyayangkan tidak ada satu orang pun dari saksi diperiksa polisi.

“Itu pun memenuhi dua alat bukti yang sah. Karena, tidak ada satu saksi pun yang berada di Lumajang atau telah di periksa oleh penyidik Polres Lumajang,” ungkapnya.

Ia menambahkan, perkara tersebut sempat ditangani Polda Jatim dan Bareskrim Polri akan tetapi perkara penipuan MLM itu dihentikan. Masih dalam keterangan Solihin, para ahli juga telah dihadirkan untuk mengusut kasus yang melibatkan Komisaris dan Direktur PT. Amoeba Internasional.

“Artinya dengan penghentian penyidik yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur dan Bareskrim Polri itu, bahwa perkara ini telah selesai,” jelas Solihin lagi.

Selain itu, jika Polres Lumajang melakukan penyidikan ulang dengan kasus serupa diduga melanggar Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Ironisnya, perkara itu telah dihentikan di Polda Jatim maupun Bareskrim Polri, namun kini berjalan ditingkat Polres.

“Apakah bukti novum baru yang telah ditemukan, dan apa buktinya. Apakah masih sama dengan penanganan-penanganan perkara sebelumnya yang telah dihentikan,” imbuhnya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *