oleh

Kuasa Hukum Rawi Sangker Saat Pleidoi ungkap Tempus Delicti dan Lotus Delicti

Jakarta, TribunAsia.com – Kuasa Hukum Rawi Sangker mengatakan di dalam dakwaan permasalahan hukum kliennya disebutkan terjadi pada tanggal 8 April 2016. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dikatakan Subani, SH MH kejadian itu dialami pada tahun 2017.

“Dari surat dakwaan itu dikatakan perbuatan itu dilakukan pada tanggal 8 April 2016. Ternyata, dari hasil pemeriksaan saksi-saksi itu terjadi bukan pada bulan April 2016 tetapi terjadi 2017 berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi ya terjadinya itu mengenai tempus deliktinya,” ujar ketua tim penasehat hukum Rawi Sangker, Jum’at (8/11/2019).

Dalam agenda pleidoi atau nota pembelaan Terdakwa Rawi Sangker dijelaskan, objek tanah tersebut berada didalam area tanah hak guna bangunan (HGB). Namun, dikatakan Subani tanah yang dipermasalahkan itu terletak diluar HGB.

“Terus mengenai lokus deliktinya, lahan tanah yang ada didalam tanah hak guna bangunan nomor 114. Ternyata, dalam kenyataannya terungkap didalam persidangan tanah tersebut berada diluar hak guna bangunan 114,” ungkapnya.

Maka, dia merincikan kembali, didalam isi surat dakwaan dianggap tidak terbukti karena waktu dan tempat terjadinya tindak pidana.

“Jadi baik tempus delicti dan lokus delicti-nya yang disebutkan dalam surat dakwaan tidak terbukti. Itu sebenarnya kalau dikolaborasikan itu banyak,” ujar Subani di PN Jaktim.

Lebih lanjut, ia mengemukakan perkara yang dihadapi kliennya itu sebenarnya kasus sewa menyewa. Seharusnya, yang pantas mempermasalahkan kliennya itu hanya Imam Rohadi bukan pihak lain. Sebab, menurut Subani, Imam Rohadi dengan kliennya terikat didalam perjanjian sewa menyewa lahan dan bukan ranah pidana.

“Karena perkara perdata bukan pidana. Perkara itu sebenarnya sewa menyewa, bukan perkara pidana. Sebab yang mempermasalahkan itu Pak Imam Rohadi bukan pihak lain, sebab pihak yang ada di dalam perjanjian itu,” tandasnya.

 

Tentang Ahli Waris Madrais

Disisi lain, kata Subandi kasus Madrais berbeda permasalahan kliennya, karena perkara Madrais telah memiliki keputusan hingga ke Mahkamah Agung RI pada tahun 2010 melibatkan PT. Taruma Indah.

Dalam hal itu, dia tidak mengetahui kasus gugatan antara PT. Taruma Indah dengan Madrais sebab diuraikan Kuasa Hukum Rawi Sangker dia tidak menangani perkara itu dan saat Peninjauan Kembali (PK) ditolak.

“Perkara sudah ada putusan saya tidak megang perkaranya, Pak Madrais itu memasukkan gugatan melawan PT. Taruma Indah. Sampai putusan itu sampai putusan Mahkamah Agung tahun 2010, sampai peninjauan kembali itu ditolak. Kalau Pak Rawi Sangker ini masalahnya surat-menyurat,” beber dia.

Sebenarnya, menurut dia, permasalah yang terjadi saat itu Direktur PT. Taruma Indah dijadikan Tersangka. Akan tetapi, Jaya Rahman yang menjabat sebagai Direktur PT. Taruma Indah kini diketahui telah meninggal dunia.

“Beda, itu beda bukan masalah ini. Itu dulu tersangkanya Pak Jaya Rahman sudah meninggal,” terangnya.

Namun demikian, disela-sela pleidoi, tim Kuasa Hukum berharap kliennya dibebaskan dan lepas dari tuntutan. Masih dalam pembelaannya, Subandi menginginkan hukum ditegakkan dan jika bersalah harus dihukum sesuai ketentuan yang berlaku.

“Tentunya kami meminta supaya diputus bebas atau setidak-tidaknya diputus lepas dari segala tuntutannya. Pembelaan itu bukan semangat saya membebaskan mencari keadilan,” tegasnya.

Dia juga mengatakan, “Jadi saya tidak ada pikiran lain kecuali hukum ditegakkan. Kalau memang bersalah silakan dihukum,” tutupnya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *