oleh

Hari Ketiga Penertiban Lahan UIII Masih Berlangsung

Depok, TribunAsia.com – Perapihan lahan pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat terus dilakukan oleh kementerian Agama (Kemenag). Penertiban Proyek Strategi Nasional (PSN) dari perambah ilegal dilakukan sejak tanggal 7 – 13 November ini. Sabtu, (9/11) adalah hari ketiga penataan dari rumah dan kebun sejumlah orang yang sudah diberikan uang kerohiman bervariatif dari puluhan hingga miliaran rupiah.

Disebutkan Tim Hukum Kemenag, Mirsad, penertiban Lahan seluas 142,5 haktar ini adalah Barang Milik Negara (BMN) atas nama Kementerian Agama RI untuk UIII ini ditertibkan selama tujuh hari.

“Semula lahan ini atas nama Departemen Penerangan (Depan) RI Cq. RRI sertifikat hak pakai No. 0001/Cisalak tahun 1981, selanjutnya penggunaan lahan tersebut dialihkan kepada Kementerian Agama RI untuk kepentingan Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan UIII dengan sertifikat hak pakai No. 0002/Cisalak atas nama Kementerian Agama RI,” ujar Mirsad dilaporkan TribunAsia, Sabtu (9/11/2019).

Sebelum penertiban di atas lahan ini didirikan sejumlah bangunan oleh beberapa warga, yang kemudian diberikan santunan atau kerohiman sesuai Perpres No 62 Tahun 2018 sebagai ganti atas dampak sosial dari pembangunan.

Baca Juga : Pemerintah Tertibkan Bangunan Ilegal di Lahan Proyek UIII Kota Depok

“Sebagian besar warga yang telah memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan santunan, sudah menerima uang santunan dan telah keluar dari lahan tersebut,” sebutnya.

Lebih lanjut Mirsad menjelaskan, warga yang tidak memenuhi syarat atau enggan untuk diverifikasi akan ditertibkan oleh Tim Terpadu. Sebelum melakukan penertiban, pihak Satpol PP Kota Depok sebagai salah satu tim terpadu telah melakukan upaya-upaya persuasif agar mereka keluar dari tanah tersebut.

“Setelah diberikan surat peringatan (SP) I, II, III akan diterbitkan Penertiban oleh Tim Terpadu dengan leading sektor Satpol PP Kota Depok besertya PD Kota Depok yang dibantu oleh Polres dan Kodim Kota Depok, dilaksanakan dengan tanpa kekerasan dan manusiawi,” tandasnya.

Untuk warga yang mengaku mempunyai Eigendom Verponding No. 448 atas nama Samuel De Meyer atau William D Groot, Misrad menjelaskan, Eigendom Verponding sudah tidak berlaku lagi. Hal itu berdasarkan ketentuan UU No. 1 Tahun 1958, PP No 18 Tahun 1958, UU No 5 Tahun 1960, PP No. Tahun 1961 Jo. PP No. 24 Tahun 1997 dan beberapa aturan pelaksanaan lainnya atas tanah-tanah bekas hak barat yang dinyatakan tanah negara serempak di seluruh Indonesia.

“Disamping itu Eigendom Verponding No. 448 tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Pengadilan Negeri Depok berdasarkan putusan No. 133/Pdt.G/2009/PN. Depok. Oleh karena itu tim terpadu tidak mempunyai kewajiban hukum untuk mengakomodir atau bermusyawarah kepada warga yang menolak penertiban,” tutup Misrad. (HIRA)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *