oleh

Kemenkumham di Gugat PT. Tjitajam ke PTUN Jakarta

Jakarta, TribunAsia.com – Kemenkumham digugat PT. Tjitajam, dengan objek gugatan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (SK Kemenkumham RI) Nomor: AHU-0007671.

AH 01,02 Tahun 2018 tertanggal 26 April 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Tjitajam atau yang sebut objek sengketa.

Kuasa Hukum Tergugat mengatakan objek gugatan yang digugat oleh Penggugat tidak terdapat didalam data base di kantor Kementerian Hukum dan HAM.

“Bahwa obyek gugatan yang digugat oleh penggugat tidak ada di database menkumham,” kata Prihantoro, SH selaku Kuasa Hukum dari Kemenkumham di PTUN Jakarta Timur, Rabu (6/11/2019).

Dalam perkara di PTUN itu Penggugat merasa dirugikan dengan adanya penerbitan objek sengketa. Maka, merujuk pada ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

Diketahui, Reynold Thonak, SH bersama Antonius Edwin, SH dalam hal ini selaku Kuasa Penggugat PT. Tjitajam yang berdomisili dibilangan S. Parman, Jakarta Barat.

Kini perkara tersebut masih berjalan di kantor PTUN yang berada di Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur. Sidang yang berjalan singkat itu beragendakan mendengarkan saksi. Namun sayangnya, saksi berhalangan hadir ketika sidang berlangsung. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *