oleh

Alasan Mendagri Setuju Pemekaran Papua

Jakarta, TribunAsia.com – Mendagri Tito Karnavian mengungkap alasan pemerintah mempertimbangkan aspirasi pembentukan Provinsi Papua Selatan dan Papua Pegunungan Tengah.

Diakui Tito, usulan pemekaran wilayah di seluruh Indonesia itu selama ini cukup banyak. Ada 183 yang meminta pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Hanya persoalannya anggaran negara juga terbatas sehingga dilakukan motarorium pemekaran.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

“Namun kemarin waktu kunjungan ke Papua, kami melihat aspirasi masyarakat di situ. Dan juga untuk mempercepat pembangunan di sana, sekaligus menjaga situasi keamanan di situ. Di antaranya yang didiskusikan aspirasi dari Papua Selatan, Papua Tengah, ada Papua Pegunungan Tengah,” kata Tito di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/10).

Dia menjelaskan bahwa di Papua itu ada tujuh suku besar. Namun yang sudah bulat mengusulkan DOB itu seperti Papua Selatan dan gubernurnya pun telah menyetujui. Usulan pembentukan Provinsi Papua Selatan meliputi Merauke, Asmat, Mapi, Boven Digul. Satu lagi untuk memenuhi syarat jumlah kabupaten/kota, akan dibentuk Kota Merauke.

Kemudian, untuk Pegunungan Tengah, ada aspirasi juga dari daerah Lapago yang ada Provinsi Pegunungan Tengah, berpusat di Wamena. Ada juga aspirasi dari para tokoh Mepago yang ingin pembentukan Provinsi Papua Tengah yang ibu kotanya di Timika.

“Kita dengan keterbatasan anggaran yang ada, maksimal hanya bisa dua yaitu Papua Selatan yang gubernur dan bupatinya mau. Kemudian untuk Pegunungan Tengah ini kita sinkronkan dulu. Bagaimana kalau Mepago dan Lapago jadi satu (Papua Pegunungan Tengah),” jelasnya.

Menurut mantan Kapolda Papua itu, pemekaran itu akan dilakukan bertahap karena keterbatasan anggaran. Sejauh ini yang tampak satu suara itu adalah di Papua Selatan. Sementara Papua Pegunungan Tengah dipersilakan berembuk lagi. Kalau sudah cocok mungkin disepakati.

Soal kebutuhan anggarannya, mantan Kapolri ini menyebut cukup besar. Namun dia belum menghitung secara mendetail. “Saya enggak tahu detailnya. Tapi saya kira lumayan besar (anggarannya),” jelas Tito.

Mengenai aturan teknisnya, menteri asal Palembang, Sumatera Selatan, ini mengatakan hal itu bisa dibuat. Tito pun kembali menegaskan pertimbangan pemerintah ketika ditanya kemungkinan persetujuan pembentukan DOB Papua, memancing daerah lainnya untuk minta dimekarkan juga.

“Ini kan situasional. Kami kan dasarnya data intelijen. Kemudian data-data lapangan kami ada. (Mempertimbangkan) situasi nasional,” ucap mantan Kapolda Metro Jaya ini.

Sementara itu, soal apakah pemekaran tersebut tidak sebaiknya menunggu evalusasi Otsus Papua terlebih dahulu, hal ini menurut Tito akan dibicarakan lagi oleh pemerintah.

“Ya nanti kami bicarakan. Mana yang kira-kira sesuai norma. Norma itu kan bisa diatur. Kita lihat nanti, asas manfaat yang paling penting. Kita bicara masalah kesatuan dan persatuan bangsa. Dan yang utama adalah percepatan pembangunan,” tandasnya. (LHH)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *