oleh

Konsumen Apartemen East Point Komplain Unit Belum Dilengkapi Surat Legitimasi Pergub

Jakarta, TribunAsia.com – Konsumen Apartemen East Point komplain unit yang dia pesan belum dilengkapi surat legitimasi dari pemerintah. Hal tersebut kata Zaenal, proses pembangunan gedung Apartemen tak kunjung terselesaikan meskipun pihaknya hendak menempati.

“Gedung itu belum beres karena berbicara dengan belum beresnya gedung tidak bisa ditempati dan surat layak fungsi itu kita tidak bisa menepati tanpa adanya surat legitimasi dari pemerintah,” beber dia kepada TribunAsia.com, Sabtu (19/10/2019).

Dia berharap, pemerintah harus menjamin jika serah terima dilakukan developer dan semua itu mengacu pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Karena dikatakan dia, unit yang dipesan tersebut merupakan gedung bertingkat dan bukan banguna rumah biasa.

“Kan kita berdasarkan jaminan pemerintah yang mengeluarkan surat dari Pemprov gedung bertingkat atau rumah bertingkat bukan rumah petak.  34 lantai itu belum full (terselesaikan) Pasal 5 ayat 1 terutama yang ingin saya sampaikan karena kita beli berdasarkan PPJB nilai mutlak,” tutur dia.

Pembangunan unit Apartemen East Point dinilai belum laik huni hingga kini konsumen dirugikan karena belum bisa ditempati. Najib berharap, developer segera menerbitkan surat layak fungsi termasuk izin mendirikan bangunan sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub).

“Sesuai dengan Pergub yang baru bahwa yang diserah terimakan harus memenuhi unsur dan sudah bisa diserahterimakan. Memenuhi unsur bahwa dia harus bisa menunjukkan IMB, terus menunjukkan sertifikat layak fungsi berarti disertifikat layak fungsi,” ujar konsumen.

Ia menjelaskan, bangunan yang berdiri di Jalan Sentra Timur Pulo Gebang Jakarta Timur itu tidak memenuhi unsur laik huni. Kata Najib, pengembang pernah berbicara akan membayarkan selisih bunga senilai 9% kepada konsumen selama 5 tahun melalui subsidi.

“Dulu pengurus lama per pernah ngomong pengurus pengembang lama awal-awal keterlambatan itu kan berjanji-janji membayarkan selisih bunga. Membayarkan selisih bunganya bunganya 9%,” terang dia lagi.

Sebelumnya, kata Najib, pengembang memberikan informasi pembangunan gedung Apartemen tersebut akan rampung pada tahun 2008 lalu dan hingga kini belum terselesaikan.

“Disebutkan di PPJB-nya akan menyelesaikan bangunan diprediksi akan selesai tahun 2008. Kalau nggak selesai dia akan membayar denda dikenai denda sebesar Rp1.000 dari harga per harinya,” keluh konsumen. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *