oleh

Kabut Asap Meningkat, WALHI Jambi: Debu dan Sisa Kebakaran Kemana-Mana

Jakarta, TribunAsia.com – Kabut asap kian meningkat dalam batas waktu tiga hari terakhir di Provinsi Jambi. Direktur Eksekutif WALHI, Rudiansyah mengatakan kebakaran hutan dan perkebunan sawit terjadi di Kumpe Kabupaten Muara Jambi.

“Kalau tiga hari terakhir ini kabut asap di Jambi semakin meningkat yaitu terdapat kebakaran yang terbesar yaitu di Kumpe. Jadi yang paling besar itu kebakaran di daerah Kecamatan Kumpe Kabupaten Muaro Jambi itu terdapat di wilayah gambut,” kata Walhi kepada TribunAsia.com, Kamis (17/10/2019).

Hingga kini, dikatakan Rudi, indeks kualitas udara mencapai nominal 1000 dilokasi kebakaran hutan masih menyisakan partikel-partikel debu. Dengan demikian, dengan udara yang kotor tersebut mengganggu kesehatan masyarakat sekitar.

“Secara pasti itu jelas karena asap itu partikel-partikel yang keluar debu-debu dan sisa-sisa kebakaran hutan kemana-mana,” tandasnya.

Perlu diketahui, kebakaran hutan berada di wilayah hak penguasaan hutan (HPH) dan perusahaan pengelola perkebunan sawit. Yang paling besar kebakaran menurut dia berada di wilayah wilayah perusahaan termasuk itu ada (HPH) hak penguasaan hutan terus ada perusahaan perkebunan sawit di lokasi itu.

“Yang paling besar kebakaran yaitu berada di wilayah wilayah perusahaan termasuk itu ada (HPH) hak penguasaan hutan terus ada perusahaan perkebunan sawit di lokasi itu. Kebakaran ini juga berimplikasi terhadap Taman Nasional Berba sama dengan hutan rayanya. Atau buffer zone Taman Raya itu namanya Tahura,” ungkapnya.

Lebih lanjut, disampaikan WALHI Jambi status penanganan kebakaran hutan ditetapkan dari bulan Juli-Oktober 2019. Atas kebakaran itu, kepala daerah setempat melakukan rapat koordinasi termasuk mengundang lembaga-lembaga terkait.

“Sejauh ini status kebakaran di Jambi ini kan sudah ditetapkan bulan Juli dan itu berakhir pada tanggal 20 Oktober ini. Saat ini kami melihat selama penanganan kebakaran itu, kita melakukan rapat koordinasi dengan lintas lembaga termasuk izin perusahaan,” ujarnya.

Akan tetapi, Rudi juga menerangkan, “Sayangnya rapor yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi rakor ini dilibatkan Gubernur Fachrori Umar serta keterwakilan Bupati dan Walikota, SKPD dan unsur-unsur pemerintah yang berkaitan dengan ini saya tidak bisa menyebutkan satu per satu. Sayangnya hasil dari rakor ini tidak dijalankan secara efektif oleh pemegang izin,” tambahnya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *