oleh

Apartemen East Point di Perdatakan Konsumen Karena Hak Legalitas

Jakarta, TribunAsia.com – Dalam sidang perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kuasa Penggugat mengatakan hingga saat ini kliennya tidak diberikan hak legalitas oleh Apartemen East Point.

Dikatakan Hotman Butar-Butar, SH bersama Robby Panggabean, SH bahwa penghuni atau konsumen Apartemen East Point yang terdapat di Sentral Primer, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur tidak diberikan berita acara serah terima kunci dan menilai tidak laik huni.

“Sampai saat ini tidak diberikan hak legalitas seperti tidak ada berita acara dan sampai sekarang laik fungsi huni tidak bisa ditunjukkan kepada penghuni,” terang mereka berdua kepada TribunAsia.com, Kamis (10/10/2019).

Akan tetapi, dalam persidangan sempat dikeluhkan oleh konsumen perihal kerugian-kerugian yang bersifat materil. Hanya saja, dijelaskan Kuasa Penggugat pihak Tergugat kala itu mempertunjukkan foto-foto justru sebaliknya yang bersangkutan tidak bisa memperlihatkan salinan laik huni.

“Sesuai didalam perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) antara konsumen dengan Primaland. Tentang kerugian materil karena berhentinya pembangunan, belum selesai pembangunan apartemen tersebut,” ujarnya.

Namun demikian, sidang Perdata itu melibatkan Tergugat diantaranya Presiden, Wakil Presiden, Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, Pemprov DKI Jakarta, PT Primaland Internusa Development, Prumnas, Tridaya Mandiri dan BTN.

Sementara, Ketua Majelis Hakim PN Jaktim dalam perkara perdata tersebut menyarankan kepada kedua belah pihak untuk mengupayakan jalur mediasi.

“Saya beri kesempatan untuk berembuk,” tutur Siti Dzamzanah, SH MH dengan didampingi Tirolan Nainggolan, SH dan Tarigan Muda Limbong, SH.

Lain halnya dengan Kuasa Tergugat, Martasari Tarigan SH menjelaskan konsumen mengklaim bahwa developer menjanjikan penyerahan unit apartemen itu. Kata dia, saat ini PT Primaland Internusa Development telah diakuisisi dan untuk managemennya sendiri sudah berbeda dengan yang lalu.

“Mereka mengklaim denda keterlambatan, Developer lama menjanjikan unit akan diserahkan. Mereka menuntut developer yang lama terkait janji tentang keterlambatan. PT tetap, pengurus yang berbeda perusahaan kami akusisi,” tandasnya.

Lebih lanjut, Sari mengatakan persidangan itu turut dihadiri dari perwakilan berbagai instansi mulai dari Prumnas, BTN, BUMN, Kemen PUPR dan Pemerintah Pusat.

“Yang hadir dari pihak Prumnas, BTN, BUMN, Kementerian Perumahan dan Presiden dan Wakil Presiden,” ungkapnya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *