oleh

Dugaan TPPO dan Ekploitasi Seksual Libatkan Anak di Buton Utara KPAI Datangi Mabes Polri

Jakarta, TribunAsia.com – Kasus yang menimpa Mawar bukan nama sebenarnya (15 tahun) yang diduga menjadi  korban TPPO untuk tujuan eksploitasi seksual di Kabupaten Buton Utara telah masuk di meja KPAI. Keluarga korban mengadukan peristiwa tersebut dan menurutnya hingga saat ini korban dalam kondisi yang tertekan.

Dalam berbagai media di lansir bahwa korban mengalami persetubuhan dan pencabulan eksploitasi seksual yang diduga dilakukan oleh pejabat tinggi yang hingga kini belum diperiksa oleh pihak kepolisian.

Di sisi lain, perantara yang diduga memfasilitasi pertemuan korban dan pelaku LW (31 tahun) sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Kabupaten Muna. KPAI mengapresiasi langkah cepat yang sudah dilakukan Kepolisian dan mendorong agar mengungkap seluruh peristiwa kejahatan ini. Hingga berita ini diturunkan KPAI berkoordinasi dengan KPPPA Deputi Perlindungan Anak untuk mengefektifkan langkah penanganan rehabilitasi dan perlindungan khusus pada korban dengan  mensinergikan peran bersama Forum Pengada Layanan Kabupaten Muna, P2TP2A Provinsi Sultra, dan LPSK dalam kerangka perlindungan saksi dan korban.

Selanjutnya KPAI hari ini, Rabu 9 Oktober 2019 ini mendatangi Direktorat Tindak Pidanan Umum Bareskrim Mabes Polri unit TPPO untuk berkoordinasi penanganan jalur hukum dugaan TPPO yang menyasar anak di bawah umur sesuai dengan mandat UU NO 21/2007 tentang TPPO.

“Kami meminta seluruh pihak yang memiliki tugas dan fungsi perlinungan anak bersama-sama memenuhi hak perlindungan khusus Mawar, termasuk perlindungan keluarganya yang sudah melapor. Dalam hal ini termasuk aparat penegak hukum kami mendatangi Kepolisian Mabes Polri agar turut memberi perhatian dan mengasisteni kasus yang sedang bergulir ini agar mendukung proses-prosesnya dengan menggunakan persepsi yang sama yakni perlindungan pada anak korban TPPO” kata Ai Maryati Solihah, sebagai Komisioner KPAI Bidang Trafficking dan Eksploitasi anak di kantor KPAI kepada wartawan, Rabu (9/10/2019).

Ia juga menyatakan, ” Dipasal 12 UU No 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pedagangan Orang (PTPPO) bahwa setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban TPPO, akan dikenai pidana, 15 hingga 20 tahun,” ungkapnya.

Untuk itu, KPAI mengawasi dua hal yang sangat urgen dalam kasus ini yakni hak pemenuhan perlindungan khusus anak dan menghormati proses hokum yang sedang berjalan agar mampu mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga, publik mampu mengambil pelajaran berharga bahwa anak tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang sebab mereka memiliki hak untuk dilindungi dan diperlakukan tanpa diskriminasi. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *