oleh

Asprindo Harap Kemudahan Perizinan UMKM di Batam

Jakarta, TribunAsia.com – Pengusaha di Kota Batam khusus di Provinsi Kepulauan Riau berharap dengan kebijakan pemerintah daerah yakni Walikota dapat mempermudah perizinan. Sebelumnya, Yuhendri menjelaskan perekonomian di Kepulauan Riau mengalami penurunan dikarenakan polemik perihal regulasi.

“Untuk Kota Batam khususnya Kepri pada umumnya pertumbuhan ekonomi sekarang ini merosot. Batam ini beberapa tahun ke belakang ini selalu berpolemik tentang kebijakan dua regulasi yang berbeda otonomi daerah,” kata DPW Asprindo Kota Batam, Rabu (9/10/2019).

Kini dualisme kepemimpinan di Batam telah ditetapkan dan dipimpin oleh seorang Walikota. Oleh karena itu, kata Yuhendri usai Walikota dilantik mereka berdialog terkait sinergitas ekonomi terhadap para penggerak UMKM setempat tentunya berkaitan dengan perizinan.

“Kami dari kalangan seluruh pengusaha Batam, dikumpulkan oleh pimpinan yang baru untuk berdialog apa pandangan dari para pengusaha,” ungkapnya.

Terlebih, menurut dia rencana-rencana pengusaha dilokasi tersebut telah diutarakan kepada otoritas terkait. Namun, dikatakan DPW Asosiasi Pengusaha Bumiputera  Nusantara Indonesia (Asprindo) hingga saat ini investor menahan diri penyebab tersebut belum adanya kepastian hukum ketika dualisme kepemimpinan antara Walikota dan Gubernur di Batam.

“Sekarang investor atau pengusaha itu menahan diri karena dia mau investasi kepastian hukum tidak jelas,” ujarnya.

Ia menambahkan, ” Kedua secara global keseluruhan Indonesia ini masih menahan seluruh investor di Kepri masih menahan. Sekarang dengan adanya sudah menjadi satu pimpinan Walikota menjadi simposium Batam nanti kita lihat kinerjanya kedepan,” papar dia.

Namun demikian, poin-poin yang telah disampaikan beberapa hari lalu terhadap kepala daerah setempat, Yuhendri mengatakan poin permasalahan di Kota Batam itu diantaranya perizinan yang tumpang tindih. Selain itu, aturan tata ruang laut terkandung di Undang-Undang 23 Tahun 2014.

“Kami dan teman-teman pengusaha yang mendapat alokasi lahan khususnya di laut 0-12 mil sebelumnya BP Batam sudah mengalokasikan lahan artinya baru 10 persen pembayaran mamanya iuran wajib World Trade Organization (WTO). 10 persen stuck (macet) dan ada yang waktunya lunas,” tuturnya.

Kemudian dijelaskan dia, “Jadi di Batam itu sistemnya sewa tapi belum terikat perjanjian ikatan antara BP Batam dengan pihak yang kedua. Pembayaran kewajiban sudah dilakukan tetapi belum diturunkan inilah permainan-permainan di BP Batam itu sendiri,” tandasnya.

Jose Rizal selaku Ketua Umum Asprindo memamparkan mendatang dia menginginkan di Batam omset senilai Rp 5 miliar tidak dikenakan pajak. Lalu terkait kredit usaha dia berharap kepada Presiden khusus bagi UMKM dipermudah termasuk suku bunga khusus usaha di Bumi Putera.

“Omset 5 miliar pertama kali tidak usahlah dipajakkan jadi pengusaha ini hidup. Kemudian poksi kredit 60 persen usaha kecil menengah. Kemudian kredit usaha kursus pengusaha kecil menengah sulit itu sulit kemudian suku bunga khusus untuk usaha Bumi putera,” Ketua Umum Asprindo.

Lebih lanjut, para pelaku usaha juga menyumbangkan hasil keuntungan usaha tersebut ke APBN diperkirakan hingga 2024 sebesar 50 persen. Jose merincikan, diera Kepemimpinan BJ Habibie telah terbukti laju pertumbuhan sektor UMKM meningkat 350 persen.

“Terutama itu 15,7 persen sumbangan dari UMKM kita untuk APBN sehingga pada tahun 2024 menjadi 50 persen. Jadi sumbangan UMKM itu bisa menyumbangkan ke Nasional. Itu sudah dibuktikan tahun 1998 itu, itu sudah dibuktikan pada tahun 98 UMKM bisa meningkatkan 350 persen. Mangkanya ekonomi kita cepat pulih pada zaman Pak Habibie,” tambahnya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *