oleh

Perpu KPK dan Bangkitnya (Kembali) Gerakan Moral Mahasiswa Pelajar

TribunAsia.com

Oleh : Arie Tuanggoro (Direktur LBH Pendidikan, Ketua DPC IKADIN Jakarta Timur, Kadiv Advokasi Komite Aksi Difabel Indonesia (KADI), anggota Tim Advokasi Untuk Demokrasi)

 

Kita dikejutkan oleh aksi unjuk rasa berturut-turut para mahasiswa dan pelajar di akhir bulan September 2019 dan awal Oktober 2019 lalu. Terkejut setelah gerakan mahasiswa terkesan mati suri pasca reformasi 98. Sejak awal pemilihan capim KPK yang berlanjut penolakan revisi UU KPK, pengesahan pimpinan KPK yang banyak menimbulkan kontroversi, penolakan revisi RKUHP, dan pembentukan RUU P-KS yang sarat muatan politis dan dianggap mengkhianati semangat reformasi justru sebagai titik balik mempersatukan (kembali) sekaligus melahirkan energi baru idealisme gerakan mahasiswa pelajar secara masif pasca reformasi 98. Gerakan moral yang menggelora diseluruh penjuru negeri disebabkan kegelisahan bahwa Republik ini sedang dalam situasi dan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak baik. Ironisnya, tidak ada satupun elit penguasa yang hadir saat gerakan mahasiswa pelajar turun ke jalan. Sebaliknya koreksi mahasiswa tersebut “dijawab” oleh penguasa dengan arogan melalui tembakan gas air mata dan water cannon bahkan tindakan brutal. Tercatat ratusan mahasiswa pelajar ditangkap, dipukuli, puluhan sempat hilang selama beberapa hari bahkan 2 mahasiswa gugur salah satunya ditembus peluru tajam aparat yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakatnya sendiri. Sontak soliditas dan sinergitas gerakan mahasiswa pelajar tersebut semakin kuat sehingga menginfeksi seluruh ruang-ruang publik termasuk jagat medsos nusantara hingga di luar negeri.

Dalam sejarah peradaban manusia setiap perubahan selalu dimulai oleh kaum intelektual dalam hal ini dimotori oleh mahasiswa dan pelajar. Tercatat revolusi Aljazair tahun 1954 di inisiasi oleh gerakan mahasiswa yang akhirnya memengaruhi faksi militer, bahkan di Eropa (Timur dan Barat) sendiri gerakan kaum muda yang digagas oleh para mahasiswa dan pelajar mencatatkan sejarah tersendiri seperti gerakan mahasiswa mengkritisi terbelahnya bumi eropa dengan dibangunnya Tembok Berlin dan Checkpoint Charlie saat Perang Dingin berlangsung, gerakan perlawanan mahasiswa di Turin, Italia (1967-1968) dan gerakan perlawanan mahasiswa pelajar atas kooptasi rezim Franco di Spanyol (1968). Di Asia sendiri gerakan mahasiswa pelajar tidak boleh melupakan pembantaian Gwangju di Korea Selatan (1980) dan June Democracy Movement (1987), serta “pembantaian” Lapangan Tiananmen di Repubik Rakyat Tiongkok medio bulan April hingga bulan Juni tahun 1989. Di abad milenial sekarang ini kebangkitan gerakan mahasiswa pelajar tetap mewarnai seluruh jagat bumi. Di daratan Eropa London, Inggris, gerakan mahasiswa pelajar menginisiasi unjuk rasa sekira 50,000 orang yang menuntut pembatalan rencana pemotongan subsidi pendidikan umum dan menolak meningkatnya biaya kuliah hingga 3x lipat. Di bulan November 2010 di Roma, Italia  ribuan mahasiswa pelajar guru dan orang tua murid berunjuk rasa menuntut pembatalan RUU Reformasi Sistem Sekolah yang menyebabkan mundurnya PM Berlusconi, kemudian di Jerman lebih dari 90,000 mahasiswa pelajar guru berunjuk rasa dilebih dari 70 kota diseluruh Jerman menolak komersialisasi privatisasi pendidikan publik. Gerakan moral mahasiswa pelajar milenial terjadi pula di Asia. Thailand dengan gerakan Federasi Pemuda dan Mahasiswa Patani (Permas), di Srilanka yang dimotori oleh Inter University Students Federation (IUSF), belum lagi aksi-aksi demonstrasi yang terjadi di India, Filipina dan Myanmar.

Indonesia sendiri memiiki sejarah pergulatan pergerakan mahasiswa pelajar yang sangat panjang dimulai sejak Boedi Oetomo (1908), Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, periode 1945, periode 1966, periode 1974, dan berlanjut ke Reformasi 1998. Pelajar di Indonesia pun menorehkan tinta emas dalam sejarah pergerakan bangsa termasuk melahirkan tokoh-tokoh bangsa. Tercatat organisasi pelajar legendaris seperti Pelajar Islam Indonesia (PII) yang telah berdiri sejak 1947 di Yogyakarta, bahkan para pelajar pun turut berperang membela serta mempertahanan eksistensi republik ini di dalam barisan Tentara Pelajar (TP) dan Tentara Genie Pelajar (TGP), dan tahun 1946 diresmikan menjadi Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP). Jadi sangatlah ahistoris apabila gerakan mahasiswa pelajar direduksi dan dikriminalisasi dengan tuduhan gerakan yang ditunggangi oleh anti rezim bahkan disebut sebagai gerakan perusuh. Justru gerakan mahasiswa pelajar Indonesia memiliki peran kultural dalam dinamika perbaikan dan perubahan kekuasaan suatu rezim.

Pasca Reformasi 1998 gerakan moral mahasiswa seakan mati suri terlebih saat tokoh-tokoh gerakan mahasiswa 1998 saat ini sudah nyaman duduk di berbagai kursi empuk pemerintahan, kementerian dan BUMN/BUMD. Sejarah gerakan mahasiswa pelajar Indonesia bukanlah suatu gerakan perlawanan radikal seperti di negara-negara lain. Gerakan mahasiswa pelajar Indonesia merupakan suatu gerakan moral menuju terwujudnya keadilan sosial sesuai amanat para founding fathers. Julien Benda dalam “Pengkhianatan Kaum Cendikiawan” menyebutkan mahasiswa sebagai golongan elit intelektual cendikiawan moralis dikonstruksi menjadi manusia yang tidak memiliki kepentingan duniawi sehingga mampu berempati secara langsung atas penderitaan rakyat. Cendikiawan diharapkan mampu memberikan pencerahan bagi kehidupan masyarakat bukan malah mempersulit dan berkhianat. Mahasiswa sebagai kaum cendikiawan ibarat pertapa yang wajib menjaga jarak, bersikap independen, terbebas dari polusi duniawi kepentingan politik praktis dan kepentingan materi kekuasaan. Montesquieu, Bacon serta almarhum aktivis Soe Hoe Gie dan Arief Budiman merupakan sebagian pengejawantahan dari gerakan moralis ini.

Peran mahasiswa adalah sebagai kontrol sosial (social control), sebagai gerakan moral (moral force), sebagai agen perubahan (agent of change) dan terakhir mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa (iron stock). Sebagai kontrol sosial peran mahasiswa mengawasi dan mencegah penyimpangan sosial serta mengajak mengarahkan masyarakat untuk berperilaku sesuai norma aturan yang berlaku sehingga dapat dengan mudah meluruskan anggota masyarakat yang menyimpang, termasuk meliputi kontrol terhadap pemerintah. Disinilah peran mahasiswa sebagai figur pendidikan yang paripurna baik aspek perilaku, keilmuan dan penampilan. Peran kontrol sosial mahasiwa ini sebetulnya sangat membantu penegakan hukum pemerintah. Dari fungsi kontrol sosial tadi peran mahasiswa beralih menjadi gerakan moral (moral force). Sebagai moral force mahasiswa dituntut untuk bisa memberikan contoh dan suri tauladan yang baik kepada masyarakat luas. Mahasiswa harus bisa bersikap tegas mengaplikasikan idealisme akademik dengan realitas di masyarakat. Dari gerakan moral tadi peran mahasiswa berlanjut sebagai agen perubahan (agent of change) yaitu peran untuk memperbaiki hingga merubah penyimpangan-penyimpangan di dalam masyarakat dan pemerintahan agar kembali menjadi baik. Mekanisme perubahan tadi jelas dilakukan secara konstruktif dalam konteks perbaikan rezim. Metode perjuangannya sendiri bisa dilakukan melalui menulis di media massa, forum-forum diskusi, semiloka, advokasi ke rutan atau pendampingan kaum marjinal tertindas hingga aksi unjuk rasa/demonstrasi. Terakhir, mahasiswa berperan sebagai generasi penerus bangsa (iron stock). Lalu apa hubungan dengan pelajar? Relevansi dengan gerakan pelajar sangat jelas. Pelajar yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi sudah dipastikan akan menjadi mahasiswa yang memiliki embrio 4 unsur kepedulian tadi sebab republik ini dibangun bukan atas dasar individualistik ala barat melainkan dibangun di atas konstruksi komunal gotong royong. Muaranya sudah pasti mahasiswa dianggap cakap mengisi kemerdekaan serta melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan bangsa.

Aksi demonstrasi mahasiswa pelajar akhir September lalu pantas disebut sebagai gerakan moral dengan indikatornya ialah : menolak melakukan aliansi dengan gerakan politik massa tertentu, murni memperjuangkan kebenaran dan keadilan yang mereka yakini tanpa meminta pamrih dari perjuangan aksi unjuk rasanya tersebut, fokus tuntutan dan koreksi atas kebijakan rezim, dengan outputnya tidak lain adalah aksi unjuk rasa mahasiswa pelajar tersebut sebagai manifestasi diri mereka menjadi agen perubahan (agent of change) dari kebijakan rezim. Hal ini tampak jelas saat mahasiswa pelajar menolak dukungan dan bergabung dengan aksi unjuk rasa 212 pada Sabtu tanggal 28 September 2019. Mengapa menolak? Sebab substansi tuntutan gerakan moral mahasiswa pelajar berbeda dengan alumni 212. Mahasiswa pelajar terfokus kepada perbaikan rezim, entah koreksi regulasi rezim ataupun koreksi atas pelaksanaan regulasi itu sendiri. Gerakan moral mahasiswa pelajar tidak baper sehingga tidak menuntut presiden untuk mundur serta tidak pernah menuntut pembubaran parlemen karena unsur trias politica tersebut telah terpilih secara konstitusional dan legitimate oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Mahkamah Konstitusi (MK). Justru gerakan mahasiswa pelajar menuntut agar presiden, parlemen hingga yudikatif ikut bersama-sama bertanggungjawab memperbaiki kekisruhan yang terjadi. Disinilah independensi gerakan moral mahasiswa pelajar dilandasi oleh ketulusan.

Gerakan moral mahasiswa pelajar menuntut agar presiden dan seluruh elit kekuasaan tetap mengawal amanat reformasi yang selaras dengan Nawacita khususnya dalam aspek penegakan supremasi hukum, pemberantasan budaya KKN serta penegakan budaya demokrasi yang rasional dan egaliter. Menerbitkan Perpu KPK merupakan salah satu unsur dari amanat reformasi dan program Nawacita dalam hal pemberantasan KKN. Perpu sendiri bukanlah produk hukum yang tabu melainkan telah diatur secara tegas dalam Pasal 22 UUD 1945, Pasal 1 angka 4 UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan dipertegas dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 57 s.d Pasal 61 Peraturan Presiden No.87/2014 mengenai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ada hal yang cukup menggelitik menyangkut kontroversi diterbitkannya Perpu KPK. Dalam Pasal 58 ayat (1) ditegaskan bahwa “Presiden menugaskan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang kepada menteri yang tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan materi yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut sebagai Pemrakarsa…”.  Padahal saat itu aksi unjuk rasa sedang menggelora namun mendadak terjadi peralihan jabatan Menkum HAM kepada Pelaksana Tugas (Plt).

Dalam hal penegakan supremasi hukum sikap tegas Kapolri Tito sebagai unsur yudikatif patut diapresiasi dengan langsung melakukan mutasi/pencopotan 3 pimpinan Polri di level provinsi yaitu Kapolda Papua (kerusuhan Wamena), Kapolda Riau (terdampak karhutla) dan Kapolda Sulawesi Tenggara (gugurnya 2 mahasiswa). Terlepas mutasi tersebut sebagai “sinyal hukuman administratif” atas beberapa kasus yang menjadi sorotan publik akhir-akhir ini, namun kita tetap menunggu langkah konkrit Kapolri untuk membentuk tim independen pencari fakta atas penangkapan, pemukulan dan penganiayaan oleh oknum-oknum Polri saat penanganan unjuk rasa mahasiswa pelajar di Jakarta dan Kendari. Bagaimana mungkin ada peluru tajam dalam penanganan aksi damai mahasiswa pelajar atau kenapa banyak mahasiswa pelajar yang hilang atau sulit ditemui ketika di dalam tahanan Polda pasca aksi unjuk rasa, padahal hal itu jelas sekali melanggar hukum acara pidana. Hal lain yang digarisbawahi ialah sikap beberapa pembantu presiden (menteri) yang justru “mengancam” pelajar mahasiswa bahkan dosen rektor hingga universitas yang mendukung, membolehkan atau ikut turun melakukan unjuk rasa. Langkah arif bijaksana tampak dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tidak akan mencabut KJP Plus pelajar atau KJMU mahasiswa yang turun ke jalan. Kearifan tersebut laksana angin sejuk ditengah teriknya figur pemimpin dan jelas sebagai preseden positif di kemudian hari. Kita berharap agar jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih tanggal 20 Oktober besok situasi semakin kondusif, kepastian hukum semakin adil, ekonomi rakyat bawah semakin meningkat dan dwi tunggal terpilih dapat membawa kehidupan berbangsa bernegara menjadi lebih baik tidak terbebani “dosa sejarah” yang baru lagi…..Semoga

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *