oleh

Lagi, Petani Gekbrong Dipanggil Polisi

Cianjur, TribunAsia.com – 5 orang Petani yang sedang membuka lahan PTPN VIII untuk kepentingan pertanian dipanggil polisi dengan tuduhan penyerobotan lahan Blok Kandang Kuda, Desa Gekbrong, Cianjur, (18./9).

Kelima orang petani itu, Herlan Suryadih, Amir, Rian, Otas dan Apong. Polisi yang memanggil dan minta penjelasan Ipda Dadang warman, Bripka Encep Rosidin, Briptu Mulyana dan Briptu Maxon.

Salah seorang petani Herlan Suryadih, menjelaskan, memang tidak ditahan hanya pemanggilan itu rasanya intimidasi untuk menghentikan pembukaan lahan.

Herlan menambahkan, alasan pembukaan Ex lahan PTPN VIII “Karena Ex lahan PTPN VIII HGU telah habis tahun 2013 dan kembali ke negara. Saat ini lahan terlantar. Petani setempat memanfaaatkan lahan terlantar untuk pertanian Oleh petani Gekbrong,” kata Herlan.

Pemanggilan polisi atas laporan pihak PTPN VIII kepada petani bukan kali ini saja.

“Sebelumnya juga petani telah dipanggil dan diperiksa,” pungkas Herlan kesal.

Terpisah, Kepala Desa Gekbrong, Cianjur, Dadang menjelaskan, bahwa HGU tersebut habis pada tahun 1997, masyarakat sudah menolak perpanjangan HGU tersebut serta Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat.

“Meski begitu saya pemerintah desa berharap petani sabar dan menahan diri untuk tidak melakukan tindakan perusakan. Percayalah pemerintah desa bersama petani. Memang HGU ini berdampingan antara wilayah Goalpara Sukabumi dengan Gekbrong Cianjur,” kata Dadang.

Dadang Berharap, masyarakat Gekbrong tamabah maju dengan membangun eko wisata.

“Kedepan, kami ingin membangun ekowisata bagi kesejahteraan masyarakat Gekbrong,“ kata Dadang.

Koordinator Advokasi PMK Jakarta, Tiur Harianja menjelaskan, syarat mutlak untuk dikeluarkannya HGU adalah bilamana tidak ada sengketa di atas tanah atau Clear and clean. Kenyataannya adalah sudah ada sengketa sejak berakhirnya HGU pada 1997. Masyarakat menolak perpanjangan bahkan meminta lahan eks HGU tersebut menjadi lahan garapan masyarakat.

Meski, ATR/BPN berkilah dalam konflik agraria di Goalpara, HGU tersebut dikeluarkan oleh BPN RI dengan rekomendasi Pemerintah Daerah/Kabupaten dan harus membedakan mana garapan masyarakat mana lahan PTPN VIII.

“Pemerintah seharusnya menjamin Hak petani atas tanahnya, bukan merampas tanah garapan petani,” kata Tiur Harianja.

 

Pemkab Sukabumi

Sebelumnya, Bertempat di Pendopo Sukabumi, Sekretaris Daerah Kab. Sukabumi Drs.H. Iyos Somantri, M.Si memimpin rapat pembahasan lahan antara Badan Pengelola Kawasan Agro Wisata dengan PTPN VIII, Jum’at (16/3/2018).

Acara tersebut dihadiri Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Kadis Perkimsih, Kadis Pertanian, Kabag Bina Sarpras Daerah, Kabag Hukum, Perwakilan Direksi PTPN VIII Dan Wakil Adm Afdeling 4 Goalpara serta Badan pengelola Kawasan Wisata Agro.

“Pihak PTPN VIII dapat bekerjasama dengan Pemerintah Derah (Pemda) dan Badan Pengelola Kawasan Wisata Agro untuk mengelola lahan tanpa mengabaikan faktor-faktor yang menjadi inti permasalahan karena hal ini harus jadi kesepakatan antara PTPN VIII dengan Badan Pengelola Kawasan Wisata Agro maupun dengan Pemkab Sukabumi, sehingga bisa di kerjasamakan dan dimanfaatkan lahannya” harap Sekda.

Sementara Perwakilan Direksi PTPN VIII yang diwakil oleh Kepala Bagian Hukum PTPN VIII menjelaskan maksud kedatangannya tersebut untuk mencari solusi terkait tindak lanjut lahan HGU PTPN VIII Kebun Goalpara, mudah-mudahan ada solusi yang terbaik bagi semua pihak dalam rangka pemanfaatan dan penggunaan lahan tersebut.

Dalam arahannya Sekretaris Daerah menyampaikan menyampaikan harapannya, pihak PTPN VIII dapat bekerjasama dengan Pemerintah Derah (Pemda) dan Badan Pengelola Kawasan Wisata Agro untuk mengelola lahan tanpa mengabaikan faktor-faktor yang menjadi inti permasalahan karena hal ini harus jadi kesepakatan, antara PTPN VIII dengan Badan Pengelola Kawasan Wisata Agro maupun dengan Pemkab Sukabumi, sehingga bisa dikerjasamakan dan dimanfaatkan lahannya.

“Boleh aja Pemkab Sukabumi menggagas kawasan Wisata Agro. Tapi jangan merampas lahan petani apalagi menjadikan petani hanya pekerja dalam wisata agro itu. Kami ingin menjadi pemilik lahan,” tandas Herlan. (GN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *