oleh

Forum Penyelamat Pendidikan Tunanetra Menolak Permensos No.18 Tahun 2018 dan Relokasi SLB Tertua

Jakarta, TribunAsia.com – Tragedi kemanusiaan anak asuh tunanetra korban dampak terbitnya Permensos No. 18 tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, masih terjadi dan belum mendapat solusi.

25 dari 34 mahasiswa yang menjadi anak asuh asrama Wyata Guna Bandung pada Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) di bawah Kementerian Sosial sejak akhir Juli 2019 tidak mendapat jatah makan minum, makan seadanya saling berbagi dari jatah yang ada, kadang makan hanya satu kali sehari. Senin,  (30/9/2019).

Kondisi anak asuh/penerima manfaat itu semakin memprihatinkan pasalnya sampai akhir September 2019 ini dari Kementerian Sosial seakan tidak mau tau dan membiarkan keadaan tersebut.

Mereka adalah pelajar/mahasiswa tunanetra yang bersekolah di Perguruan Tinggi Swasta dan Negeri di Bandung, beberapa dari mereka nampak mulai kurus kekurangan gizi dan ada juga yang jatuh sakit.

Kami pastikan bahwa mereka menghuni di asrama tersebut tidak ada yang tinggal lebih dari 15 tahun seperti yang dinyatakan oleh Dirjen Rehabilitasi Sosial atau pejabat Kementerian Sosial lainnya bahwa yang diterminasi adalah anak asuh/penerima manfaat yang masa menghuninya telah lebih dari 17 tahun.

Mungkin yang dimaksud penghuni yang telah tinggal di Wyata Guna dimaksud adalah para karyawan yang telah menempati dan memanfaatkan komplek itu untuk tempat hunian atau data anak asuh lama yang tetap tercantum.

Dampak Permensos tersebut yang semula komplek Wyata Guna yang luasnya ± 45.000 m2 dalam bentuk panti rehabilitasi sosial, berubah menjadi balai dan berdampak pula Sekolah Luar Biasa yang menangani tunanetra yang telah ada sejak tahun 1901, 1962 dinegerikan oleh Menteri Pendidikan, harus keluar dari komplek itu karena komplek Wyata Guna akan dijadikan balai terintegrasi yang hanya menampung 45 orang penerima manfaat serta dilatih hanya selama 6 bulan saja (dengan waktu yang singkat itu, apa yang bisa didapat ?, Bisakah mereka langsung hidup mandiri ?.

Kini peserta didik yang belajar di SLB dari kalangan keluarga tidak mampu tidak lagi bisa tinggal di asrama Wyata Guna sekalipun kondisi mereka disabilitas ganda dan menunjukkan surat keterangan tidak mampu.

Terdapat 4 siswa yang sementara ini ditampung di pondok darurat yang ditangani oleh Komite Sekolah masih menunggu solusi dari pemerintah. Menanggapi pernyataan Edi Suharto atau pejabat Kementerian Sosial bahwa untuk penyelenggaraan pendidikan tunanetra di komplek itu telah diberikan solusi dalam bentuk pinjam pakai tanggal 18 Februari 2019 ternyata perjanjian pinjam pakai tersebut tidak memberikan solusi karena gedung SLB yang menurut analisa Dinas Tata Ruang Kota Bandung yang dilakukan pada tanggal 5 Mei 2019, 75% konstruksi atap rusak tetap tidak bisa direvitalisasi karena status tanah, sehingga Gubernur Jawa Barat tanggal 9 Juli 2019 mengajukan hibah namun oleh Menteri malah dijawab justru SLB harus keluar pindah dari komplek Wyata Guna, surat Mensos tertanggal 23 Juli 2019, surat penolakan tersebut menimbulkan gelombang amarah para tunanetra dan para disabilitas pada umumnya, pratisi pendidikan, akademisi, organisasi, termasuk tokoh Sunda, dan tokoh nasional lainnya.

Mungkin Menteri Sosial tidak tau bahwa rintisan layanan pendidikan luar biasa di Indonesia bermula dari Komplek Wyata Guna ini, berdiri tahun 1901 dengan nama Bandoengsche Blinden Instituut (Rumah Buta Bandung), dan tahun 1986 Komplek dengan luas ± 4,5 hektar tersebut disertifikatkan secara sepihak tanpa melalui cara prosedur yang baik. Terkait hal-hal tersebut di atas, Forum Penyelamat Pendidikan Tunanetra yang terdiri dari gabungan:

Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI), Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia (Petki), Persatuan Tunanetra Ahli Pijat Indonesia (Pertapi), Ikatan Alumni Sekolah Luar Biasa Negeri A (SLBNA) Kota Bandung, Ikatan Alumni Wyata Guna, Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Kaum Berkebutuhan Khusus (AP2KBKI), Forum Guru Tunanetra Akses, Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam Jawa Barat, Ikatan Guru Pendidikan Luar Biasa Indonesia (IGPLB) dan gabungan lembaga: Komite SLBNA Kota Bandung, Yayasan Penyantun Wyata Guna (YPWG), Yayasan Gabungan Panti Pijat Tunanetra (YGPPT), Forum Akademisi Luar Biasa, dan didukung oleh Koalisi Disabilitas/Pokja Inklusi Nasional serta mahasiswa diberbagai Universitas yang memiliki simpati dan empati mendampingi, mengadvokasi, memperjuangkan hak dengan prinsip pemenuhan, penghormatan, pelindungan penyandang disabilitas dalam memperoleh hak-haknya sebagai warga negara menyatakan:

1. Bapak Jokowi selaku Presiden RI memerintahkan Menteri Keuangan segera menghibahkan komplek Wyata Guna Jl. Pajajaran No. 50-52 Bandung kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk penyelenggaraan pendidikan/sekolah luar biasa untuk tunanetra dan penyelenggaraan asrama dalam bentuk panti rehabilitasi sesuai amanat Undang Undang No. 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah.

2. Membatalkan Permensos No. 18 tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, mengingat penerbitan Permensos tersebut tidak sesuai ketentuan karena tanpa ada rujukan peraturan pemerintah di atasnya sebagai dasar penerbitan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat dan menterlantarkan siswa mahasiswa tunanetra yang tinggal di asrama Wyata Guna saat ini yang telah menimbulkan korban serta mencegah korban-korban berikutnya;

3. Membatalkan surat nomor 96/MS/C/07/2019 yang berisi tentang penolakan permohonan Gubernur Jawa Barat hibah komplek Wyata Guna Jalan Pajajaran No. 50-52 Bandung karena hal itu bertentangan dengan Undang Undang No. 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah, CRPD (Convention on the Right of Person with Disability) tahun 2011 khususnya pasal 9 tentang aksesibilitas dan pasal 24 tentang pendidikan, Undang Undang No. 8 tahun 2016 tentang disabilitas, karena jika Kementerian Sosial tetap tidak memberikan kesempatan untuk pelayanan pengembangan pendidikan bagi tunanetra dan tidak melindungi sekolah bersejarah tertua di Asia Tenggara di komplek Wyata Guna akan dimungkinkan organisasi-organisasi disabilitas mencantumkan pelaporan progress report kepada World Blind Union Asia Pasific (WBUAP), Internasional Council for Education of People With Visual Impairment (ICEVI) atau The Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) bahkan organisasi di tingkat dunia World Blind Union (WBU) berdampak Indonesia di bawah pemerintahan Bapak Jokowi mendapat citra dan penilaian kurang baik di mata Internasional berkenaan dengan penghormatan pelindungan, pemenuhan hak disabilitas, serta tidak dapat melindungi situs sejarah pendidikan tertua di Indonesia bahkan di Asia Tenggara itu;

4. Kementerian Sosial mengembalikan komplek Wyata Guna Jl. Pajajaran No. 50-52 Bandung kepada rakyat/masyarakat melalui yayasan/lembaga yang ada atau menghibahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pengembangan layanan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan/Sekolah Luar Biasa Negeri A Kota Bandung, dan penyelenggaraan Panti Rehabilitasi Sosial bagi penyandang tunanetra yang memberikan layanan dasar sesuai Undang Undang Otonomi Daerah/Pemerintah Daerah Nomor 23 tahun 2014, hal tersebut berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta:

a. Pada sertifikat tercantum penggunaannya untuk SLB A sebagai penyelenggaraan pendidikan tunanetra.

b. Sekolah Luar Biasa Bagian A berdiri tahun 1901 bernama Bandoengsche Blinden Instituut, tahun 1947 menjadi Sekolah Rakyat Istimewa, tahun 1962 mendapat SK penegerian dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan jauh sebelum komplek Wyata Guna dikelola oleh Departemen Sosial RI yaitu baru tahun 1981 dan tahun 1986 2/3 komplek tersebut disertifikatkan.

c. SLB A memiliki nilai historis yang tak dapat dipisahkan dengan sejarah pendidikan luar biasa di Indonesia bahkan di Asia Tenggara.

d. Roemah Boeta Wyata Goena Bandoeng (Bandoengsche Blinden Instituut) telah melahirkan banyak sarjana tunanetra bahkan S2, S3 yang memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara.

e. SLB Negeri A Kota Bandung perlu dilestarikan dan dilindungi sebagai situs sejarah pendidikan luar biasa di Asia Tenggara.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *