oleh

Pengusaha Lokal Keluhkan Sinyalemen KKN di Proyek Rumkim Kota Depok

Depok, TribunAsia.com – Sejumlah pengusaha konstruksi lokal Kota Depok, Jawa Barat mengeluh sulit mendapatkan pekerjaan proyek di sejumlah proyek pembangunan di Dinas Perumahan dan Permukiman (Rumkin) Dudi Miraz.

Disebutkan anggota Asosiasi Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapeksi) Cabang Kota Depok Astrid Nainggolan menuding ada ‘main-mata’ di tender proyek Dinas Perumahan dan Permukiman (Distarkim) Kota Depok dengan kontraktor Jakarta.

“Kami sudah memeriksa, nyaris proyek bernilai besar seluruh kegiatan Disrumkim dimenangkan oleh kontraktor Jakarta. Kontraktor Kota Depok yang benar-benar bayar pajak di Kota Depok tidak mendapat kegiatan malahan proyek itu diberikan ke kontraktor Jakarta. Kami merasa dikucilkan oleh Disrumkim. Emang apa kelebihan kontraktor Jakarta yang tidak dimiliki oleh kontraktor Kota Depok?,” sebutnya kepada pers seperti dilaporkan TribunAsia, Minggu, (22/9/2019).

Demikian pula pengakuan pengusaha lainnya EL, kondisi dunia usaha di era Wali Kota Depok dan Wakilnya, Muhammad Idris dan Pradi Supriatna ini kacau. Penunjukan kepala dinas-organisasi perangkat daerah (OPD) lebih kental nuansa kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Contohnya sebut EL, yang berlaku di Disrumkim.

“Ngeri sinyalemen kolusi dan gratifikasi di Disrumkin. Lembaga hukum harus turun tangan membenahi situasi ini. Masak, kami pengusaha Kota Depok gigit jari, sedangkan pengusaha luar, seperti dari Jakarta dan provinsi lain berpestapora. Kalau dibilang ohh…. Dilakukan secara terbuka tender terbuka di ULP… ahh cam kura kura dalam perahu saja. Jauh panggang daripada api, lah,” sesalnya.

Ironisnya, para penguasa lokal Kota Depok, padahal sudah mengambil standby loan dari Bank BJB untuk modal mendapat kegiatan, sampai menghabiskan dana hingga ratusan juta rupiah. Namun di jegal oleh Peraturan Wali Kota Depok.

“Udah, saya beralih jadi LSM aja lah, ngeri kali Pemkot Depok ini, ngga punya perasaan terhadap kontraktor Depok. Kita tunggu aja, main lapor-lapor aja lah sekarang,” katanya.

Perwal Tentang Kontruksi ‘Diduga Kiat’ KKN

Sementara itu, Ketua Umum Lembaga Monitoring Pembangunan, Aset dan Otonomi Daerah Indonesia (Lampados) Robintang Mahulae mengatakan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 39 Tahun 2019 telah melampaui batasannya.

Sebutnya, walikota seharusnya tidak mengeluarkan Perwal perihal konstruksi karena ada Permen PUPR yang mengatur itu. Sehingga, kata Robintang, Perwal itu diduga hanya akal-akalan Pemkot Depok dan kroni-kroninya atau mengakomodir kontraktor-kontraktor binaan mereka.

“Kalau perwal menabrak Permen PUPR sama saja menabrak presiden karena konstruksi satu dari negara, itu kan pijakannya Perpres 2007. Apakah lebih tinggi Permen PUPR dengan Perpres 2007? Kami sudah ber surat ke Sekda dan Wali Kota Depok terkait Perwal ini,” jelas Robintang.

Sebab dengan adanya Perwal itu para kontraktor kecil dan menengah di Depok tidak dapat berkembang karena tidak bisa mengikuti tender Disrumkim. Mirisnya, paradoksnya, pasca Perwal ini di keluarkan, mayoritas kegiatan lelang di Disrumkim Depok dimenangkan oleh perusahaan Jakarta.

Ulas Robintang, perilaku ini, selain merugikan kontraktor lokal, pendapatan daerah dari sektor pajak juga berpotensi kehilangan sumber pemasukan karena perusahaan Jakarta yang menang tender tidak berdomisili di Depok.

Hal soal pajak ini diakui Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok Nina Suzana.

“Ya lah, gitu, kalau alamat kantornya di luar Depok, pajaknya ngga masuk ke Depok,” ujar Nina Suzana, lugas. (HIRA)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *