oleh

Kontraktor Ancam Demonstrasi Perwal Konstruksi Kota Depok

Depok, TribunAsia.com – Saat ini, sejumlah pelaku jasa konstruksi sepakat menuntut pembatalan seluruh paket pekerjaan Disrumkim) Kota Depok. Mareka mengancam berdemonstrasi protes Peraturan Wali Kota (Perwal) Depok Nomor 39 Tahun 2019 berfungsi untuk memplotkan paket lelang sekaligus membatasi pengusaha kecil tidak dapat mengikuti tender proyek Rp10 Miliar lebih.

Menjawab wartawan, Astrid Nainggolan, Anggota Asosiasi Gapeksi Cabang Kota Depok menjelaskan, menurutnya, Peraturan Menteri PUPR No 07 Tahun 2019 sudah sangat jelas mengatur dan memberikan kesempatan kepada pengusaha kecil untuk mendapatkan pekerjaan sampai dengan nilai Rp10M.

“Tetapi Walikota Depok malah menutup kesempatan itu dengan mengeluarkan Perwal yang membatasi pengusaha kecil hanya boleh mendapatkan pekerjaan maksimal dengan nilai Rp2.5M saja. Ini akal-akalan Pemkot Depok untuk menutup ruang gerak persaingan sehingga hanya kontraktor yang diinginkan mereka saja yang ikut lelang dan menang tender di lpse.depok.go.id,” kata Astrid seperti dilaporkan TribunAsia, Minggu (22/9/2019).

Anehnya, perwal tersebut belum pernah disosialisasikan baik sebelumnya maupun sampai dengan saat ini kepada seluruh masyarakat yang berkaitan dengan Jasa Konstruksi.

“Perwal No 39 Tahun 2019 menyalahi aturan dan melangkahi kewenangan Perpres 2007,” tandasnya.

 

Ini Argumen BLP Kota Depok

Menanggapi sinyalemen ini, kepada pers, Kepala Badan Layanan Pengadaan (BLP) Indah didampingi Ketua Pokja V, Chairul mengatakan regulasi dalam pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah mengacu pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Dalam ketentuan pasal 65 ayat 4 Bahwa nilai paket pengadaan barang atau pengadaan konstruksi atau jasa lainnya paling banyak Rp2.5 miliar dicadangkan dan diperuntukkan bagi perusahaan kecil.

Sebutnya ada kontradiksi dua aturan yaitu, Permen PUPR Nomor 07 Tahun 2019 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi, pasal 21 ayat 3, mengatur bahwa pemaketan pekerjaan konstruksi untuk nilai HPS sampai dengan Rp10 miliar di syaratkan hanya untuk penyedia jasa pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil.

Kemudiaan, dibandingkan dengan Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2011 yang kemudian dirubah menjadi Permen PUPR Nomor 19 Tahun 2014 tentang pembagian subklasifikasi dan subkualifikasi usaha jasa konstruksi.

“Menimbang situasi ini, Wali Kota Depok keluarkan perwal Nomor 39 tahun 2019 berdasarkan ketentuan Perpres No 16 Tahun 2018 pasal 86 ayat 2, bahwa kepala daerah dapat menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden ini untuk pengadaan yang dibiayai APBD dengan Peraturan Daerah atau Kepala Daerah,” kilahnya.

Akibatnya, sebagian besar pengusaha konstruksi asli Kota Depok mengeluhkan kolusi dan nepotisme di proyek pembangunan. Tidak hanya di Disrumkim juga di Dinas PUPR Kota Depok.

“Di dinas PUPR tak kalah parahnya, ironi, proyek yang mengatasnamakan aspirasi pokir, (pokok pikiran) anggota DPRD, dikerjakan langsung oleh perusahaan KKN anggota Dewan itu. Banyak anggota Dewan yang bikin perusahaan konstruksi juga. Kalau kepentingan anggota Dewan, maka proses pembahasan APBD akan disandera, diperumit. Gak jelas sudah ini semua ini,” keluh seorang kontraktor yang enggan disebut namanya. (HIRA)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *