oleh

MOU BPJS TK – Kejari Sinergikan Penegakan Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Tangsel, TribunAsia.com – Dalam upaya meningkatkan kepatuhan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pelaku usaha yang berada di wilayah Kota Tangerang Selatan, BPJS TK bersama Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan bersinergi dalam penegakan kepatuhan penyelenggaran program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dalam sambutannya Kepala Kejari Tangsel Bima Suprayoga SH MH sangat mengapresiasi adanya MOU dengan BPJS TK, menurutnya sebagai salah bentuk tanggung jawab dirinya sebagai jaksa pengacara Negara dan sangat mendukung peran serta BPJS TK.

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur - ZONA INTEGRITAS (Wilayah Bebas Korupsi)

“Hari ini adalah MOU dari kami mendukung kinerja BPJS TK di Tangsel, berjalan dengan baik bahkan kami telah berhasil memberikan masukan untuk program BPJS TK Tangsel sebesar Rp10,3 miliar yang merupakan kewajiban bagi para pelaku usaha yang ada di Tangsel,” ucap Bima kepada wartawan, Rabu (18/09/2019).

“Kami hanya membantu menagih kewajiban-kewajiban para pelaku usaha, Alhamdulillah berkat kerja sama yang baik dari seluruh stockholder tercapainya target 87% dari 100% yang diharapkan hingga hanya tersisa Rp1,8 Miliar kewajiban yang belum selesai,” tandasnya.

Ditambahkan Bima segala bentuk tanggung jawabnya adalah bagian dari trust public diharapkan semua kinerja yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan akan terbuka bagi masyarakat dan media.

“Yang jelas Kejari Tangsel lebih mengupayakan kepercayaan public hadir, kami bukan hanya mengurusi tipikor, pidana umum tetapi juga melakukan pemulihan keuangan Negara, sebab dengan uang sebesar Rp10 miliar bukanlah sedikit sehingga perlu support dari seluruh komponen masyarakat Tangsel,” cetus Bima.

“Selain itu pelaku usaha yang baik adalah mendaftarkan pegawainya sebagai peserta BPJS TK karena ini adalah program nasional,” tegas Bima.

Sementara Ghazali Dachlan Kepala Cabang perwakilan Kantor BPJS TK Kota Tangerang Selatan menegaskan bahwa sesuai mekanisme UU No.24 Tahun 2011 tentang BPJS bagi perusahaan yang tidak patuh sanksinya bisa dikenai pidana bahkan denda lebih dari Rp1 miliar, Kemudian bisa diterapkannya tidak mendapatkan pelayanan public secara penuh jika pelaku usaha tidak menyertakan karyawannya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Inilah point terpenting adanya pendampingan hukum (Legal Assisten) berpayung MOU dengan Kejari Tangsel harapan dan target yang sudah terlampau di tahun 2018, setelah adanya pendampingan hukum diharapkan juga tahun 2019 dengan target Rp2,2 Miliar tercapai, dan kami yakin bisa juga terlampaui seperti di tahun 2018,” tutup Ghazali Dachlan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *