oleh

Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Geruduk KPK Minta Pimpinan Baru KPK Segera Dilantik

Jakarta, TribunAsia.com – Rakyat Indonesia patut bersyukur atas terpilihnya lima pimpinan KPK periode 2019-2023. Begitu juga dengan disahkannya RUU KPK jadi undang-undang. Keberadaan pimpinan dan UU baru akan membawa harapan baru (new hope) mencerahkan terhadap kinerja pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi ke depan agar lebih dan terus membaik.

Kepercayaan dan dukungan terhadap pimpinan KPK baru mesti terus diberikan demi gerakan perubahan dan penguatan KPK dari dalam. Rakyat kini telah tersadar dan tercerahkan bahwa KPK harus diselamatkan dari kepentingan politis-pragmatis sekelompok pegawai di KPK yang tergabung dalam ‘Wadah Pegawai KPK’.

(Foto : TribunAsia.com/Didi Wijayanto)

Peningkatan kinerja dan prestasi pemberantasan korupsi sejatinya harus dimulai dari pembenahan di internal KPK. Yaitu dengan menertibkan atau meniadakan sekelompok orang dalam WP KPK yang merasa jadi paling berkuasa atau menganggap diri dan kelompoknya sebagai penguasa KPK dengan membangun ‘negara dalam negara’.

“Oleh karena itu, kami sebagai civil society yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH) menggelar aksi siang ini untuk mendukung agar UU dan Pimpinan KPK yang baru adalah harapan yang mencerahkan bagi pemberantasan korupsi ke depan,” kata Koordinator AMPUH, Sufriadi kepada para wartawan saat aksi damai di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

(Foto : TribunAsia.com/Didi Wijayanto)

Selain itu, Sufriadi juga mendukung dan mendesak pimpinan KPK yang baru harus bisa menertibkan internal KPK. Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH) di Gedung Merah Putih KPK mengatakan, WP KPK wajib dibubarkan agar pemberantasan korupsi tidak terhambat dan terganggu.

“Apalagi jelas WP telah jadi alat politik. Kami minta agar internal KPK harus dirombak total agar tercipta sistem yang sehat dan kuat untuk masa depan pemberantasan korupsi,” pungkas Sufriadi. Dalam aksinya, massa AMPUH melakukan long march dan konvoi bersama sambil mengibarkan spanduk dan bendera disepanjang kantor KPK.

(Foto : TribunAsia.com/Didi Wijayanto)

Dikatakan massa aksi itu ” Mereka (kelompok dalam WP KPK) inilah sumber dari segala sumber kekisruhan dan fiksi laten dan nyata dalam KPK. Mereka juga telah jadi hambatan utama bagi kemajuan dan peningkatan kinerja pemberantasan korupsi,” ungkapnya.

Menurut mereka, maka harga mati WP harus dibasmi agar sistem di KPK kembali sehat dan agar pimpinan KPK dapat bekerja profesional, independen dan tidak tersandera oleh kepentingan dan tekanan WP KPK. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *