oleh

Soal Lahan Proyek UIII Warga dapat SP1 dari Pemkot Depok

Depok, TribunAsia.com – Pemkot Depok telah layangkan Surat Peringatan (SP) 1 kepada warga yang menempati lahan di tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di bekas lahan RRI di Jalan Ir Juanda, Cisalak, Kota Depok. Bahkan, Wakil Presiden MJ Kalla baru saja menanyakan bagaimana urusan kelancara yuridis lahan ini.

Disebutkan Wali Kota Depok Muhammad Idris tiga ratusan orang yang menduduki dan membangun rumah agar segera mengosongkan lahan tersebut.

“Sebab di tanah bekas lahan RRI itu sudah segera dilakukan pengerjaan pembangunan proyek UIII. Saat ini dalam proses peringatan, teguran-teguran satu. Setelah itu nanti ada teguran dua dan teguran tiga,” sebut Idris seperti dilaporkan TribunAsia.com, Senin (16/09/2019).

Jika surat teguran ini sampai tidak kali tidak dihiraukan oleh warga, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi penegakan hukum negara terkait untuk meminimalisir kejadian-kejadian saat penertiban. Secara simultan dilakukan pengamanan.

“Ditinjau dari segi yuridis, penertiban yang akan dilakukan sudah sesuai hukum. Bahkan kami sudah mendapat masukan dari Komnas HAM agar tidak mengesampingkan dari sisi hak azasi manusia ketika melaksanakan penertiban.

Pemerintah kesulitan melakukan penertiban secara sukarela karena semua warga menuntut ganti rugi. Padah sebut Idris pemerintah payah mengabulkan permintaan g warga, karena secara yuridis mereka tinggal secara ilegal disana, tidak punya surat pertanahan. Sehingga, tidak dapat ganti rugi pakai APBN karena akan terbentur aturan perundangan.

Sedangkan Ketua RT 01, RW 014 Sarjana mengatakan warga terdampak pembangunan UIII tetap meminta ganti rugi atas lahan yang mereka tempati ini. Sebab, mereka sudah menempati lahan itu sejak 1998 atas perintah lisan mantan Presiden Habibie pada waktu itu.

“Atas perintah lisan mantan Presiden BJ Habibie yang mana saat itu beliau berpidato silahkan pergunakan lahan kosong untuk memenuhi kebutuhan warga saat itu. Atas dasar itu lah kami memanfaatkan lahan ini,” ujar Sarjana.

Sarjana akui, warga tak memiliki surat kepemilikan surat hak milik (SHM). Sarjana mengakui warga tidak memiliki sertifikat atas lahan yang mereka pakai. “Warga keberatan santunan pemerintah karena Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) dinilai tidak transparan dalam menentukan besarnya santunan yang hanya Rp8 ribu – Rp13 ribu per meter. Malah, waktu sosialisasi Lurah Cisalak menjanjikan kepada kami pohon cabai saja akan dihitung apalagi bangunan? Tapi di tingkat KJPP kami tidak menemukan item-item itu?,” keluhnya. (HIR)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *