oleh

Proyek UIII Komnas HAM dan Pemerintah Bahas Uang Pembebasan Tanah

Depok, TribunAsia.com – Pemkot Depok dan sejumlah lembaga pemerintah pusat, didampingi lembaga negara Komnas HAM terus simultan menyelesaikan sekitar proyek Program Strategis Nasional (PSN) pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Kota Depok di Jalan Ir juanda, Cisalak, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat.

Proyek UIII yang Dikomandoi mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah dan didukung langsung oleh Wapres MJ Kalla ini, sejak awal 2019 ini, secara bertahap asrama untuk kampus mahasiswa S1 dan S2 antarbangsa ini sudah mulai dikerjakan. Namun ada, sebagian haktar lahan bekas Pemancar RRI yang dialihkan jadi milik Kemenag ini masih diakui warga sepihak.

Bertempat di Markas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) di Jakarta, digelar mediasi antara warga dengan Kementerian Agama Republik Indonesia terkait ganti rugi tanah warga terdampak pembangunan Kampus UIII.

Dalam pertemuan mediasi dihadiri dari berbagai pihak yaitu, Komisioner Komnas HAM, Sekda Kota Depok Hardiono, Sekretaris Wapres Munafrizal Manan, Tim Terpadu Deni Ramdan, dan Kuasa Hukum warga Tatang Supriyadi.

Di rapat mediasi ini, gantikan kehadiran Walikota Depok Muhammad Idris, Hardiono mengatakan, dalam mediasi tahap ini ada empat kesepakatan. Pertama, akan dilakukan appraisal (penilaian aset) oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) kepada 22 kepala keluarga (KK) penduduk dari 61 yang sudah terdata sebelumnya.

“Kedua, warga menyerahkan data yang harus diverifikasi dan validasi. Ketiga dilakukan secara transparan kesepakatan hasil aritmatik appraisalnya dengan membuat permohonan ke Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kemenkeu. Dan keempat, para pihak belum sepakat titik temu tentang besaran dan menaikkan nominal uang ganti Rp8 – Rp13 ribi karena belum ada peraturan dan perundang undangan yang sesuai dan masing masing pihak masih mencari aturan legaknya,” sebut Hardiono seperti dilaporkan TribunAsia, Selasa (17/9/2109).

Sementara itu, Direktur Pendidikan Agama Islam Kemenag Arskal Salim jelaskan bahwa, akan menyelesaikan secepatnya masalah uang ganti lahan pendudukan.

“Kami dalam waktu segera akan langsung rapat dengan lurah Cisalak untuk memverifikasi dan validasi data yang kami terima. Dan, pada pertemuannya nanti pada saat KJPP turun lapangan silahkan warga ikut mendampingi. KJPP juga bersedia untuk ditemui oleh para warga di lapangan,” ujar Arskal

Lanjut Arskal, berkaitan nominal uang ganti sudah diatur oleh Perpres 62 Tahun bahwa nominal ganti rugi tidak boleh keluar dari ketentuan yang telah diatur. inilah yang mengatur apa saja yang menjadi hak-hak dari penggarap tanah.

“Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada pihak Komnas HAM yang sudah memfasilitasi untuk mencari titik temu, karena ada 22 titik yang tidak masuk dalam verifikasi Appraisal. Kami akan perjuangkan supaya masuk dalam penilai aset supaya dapat ganti uang yang sama.” Kuasa hukum Tatang Supriyadi. (HIRA)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *