oleh

Ombudsman Akan Panggil Pemprov DKI Potong Utilitas Fiber Optik Tanpa Koordinasi

Jakarta, TribunAsia.com – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya meminta Pemprov DKI Jakarta untuk menghentikan sementara pemutusan jaringan utilitas fiber optik dibeberapa wilayah Ibu Kota Jakarta sebelum melakukan koordinasi antar instansi dan dengan para pemangku kepentingan penyedia layanan telekomunikasi di Jakarta.

“Kami telah menerima laporan dari Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) yang menerima keluhan dari para pengguna Internet di kawasan Cikini, Menteng dan sekitarnya akibat pemutusan utilitas fiber optik di wilayah tersebut,” tutur Kepala Perwaklilan Ombudsman Republik Indonesia Jakarta Raya, Teguh P Nugroho, Sabtu (14/9/2019).

“Dampak dari pemutusan tersebut bahkan mengganggu alur komunikasi internal di salah satu Kementrian strategis di kawasan tersebut,’ ujar Teguh lagi.

Pemutusan utilitas fiber optik tersebut di duga merupakan bagian dari penataan trotoar dan utilitas lainnya di seluruh kawasan DKI. “Kami menghargai upaya Pemprov untuk melakukan pembenahan kawasan dan utilitas, termasuk utilitas telekomunikasi di Jakarta yang selama ini memang semerawut tapi penertiban tersebut tidak kemudian dengan serta merta mengorbankan pelayanan publik lainnya,’ saran Teguh.

Untuk itu Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya akan memanggil jajaran Pemrov DKI, termasuk Dinas Bina Marga dan instansi terkait yang bertugas melakukan pembinaan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi di Jakarta.

“Panggilan itu untuk memastikan hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan upaya mitigasi yang dipersiapakn masing-masing pihak agar ke depannya pembenahan tersebut tidak menyebakan gangguan atas pelayanan publik di Jakarta,” kata Teguh dalam siaran pers.

Ombudsman Republik Indonesia Jakarta Raya akan memastikan apakah pemutusan utilitas fiber optik yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta telah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No 08/1999 tentang Jaringan Utilitas yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada pemilik jaringan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelumnya.

Selain itu, Ombudsman juga akan memastikan bahwa pemutusan fiber optik diwilayah Cikini dan sekitar Menteng sesuai dengan Instruksi Gubernur Nomor 126 tahun 2018 tentang Penataan dan Penertiban Jaringan Utilitas khususnya terkait dengan jadwal penataan yang menurut APJATEL sesuai dengan Instruksi Gubernur tersebut akan dilakukan pada bulan Desember 2019.

Menurut Teguh, Pemprov juga memiliki kewajiban sesuai dengan Perda No 0/1999 tersebut yakni adanya kewajiban bagi Pemprov DKI untuk menyiapkan sarana jaringan utilitas terpadu untuk penempatan utilitas dibawah tanah.

“Perda ini sudah bagus, karena telah menimbang keharusan kepada pemprov DKI Jakarta untuk mengonsolidasikan utilitas dalam satu tempat supaya ke depannya tidak terjadi lagi penggalian tanpa perencanaan, hari ini PDAM, besok PLN, setelah itu utilitas telekomunikasi, berikutnya lagi gorong-gorong dan seterusnya sehingga menimbulkan kesemerawutan baru” papar Teguh lagi.

Ombudsman akan memastikan bahwa Pemprov DKI telah menyediakan sarana jaringan utilitas tersebut termasuk rencana mitigasi yang telah disepakati para pihak jika terjadi gangguan .

“Rencana mitigasi ini juga penting, jangan sampai penataan tersebut malah menyebabkan gangguan terhadap pelayanan publik, bukan hanya kepada para pelanggan saja tapi juga pelayanan publik berbasis internet yang diselenggarakan instansi pemerintah maupun penyelenggara publik lainnya,” tutup Teguh. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *