oleh

Polemik RUU KPK, Presiden Perlu Mengambil Jalan Tengah

Jakarta, TribunAsia.com – Polemik Revisi UU KPK yang terus bergulir membutuhkan penyelesaian, tindakan penyelesaian perlu diambil oleh presiden sebagai pemimpin tertinggi, sikap yang diambil presiden bisa berupa jalan tengah, bukan berarti menyetujui atau menolak secara utuh RUU usulan DPR.

Ketua Bidang Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Razikin, menilai catatan yang dikeluarkan presiden terhadap revisi usulan DPR layak menjadi jakan tengah.

“Saya pikir catatan Presiden terhadap draf revisi UU KPK inisiatif DPR tersebut merupakan jalan tengah di tengah polemik antara pihak yang pro maupun kontra,” ungkapnya kepada TribunAsia.com, Jumat (13/9).

Menurut Razikin ada hal menarik dari tanggapan presiden terhadap RUU inisiatif DPR.

“Yang menarik poin dari Presiden Jokowi adalah pengawas KPK yang akan dipilih oleh Presiden,” tambahnya.

Dalam penilaian Razikin poin tersebut merupakan penegasan bahwa Jokowi akan memimpin langsung pemberantasan korupsi.

“Yang saya tangkap dari poin itu adalah Presiden akan memimpin langsun pemberantasan korupsi,” imbuhnya.

Poin tersebut juga sejalan dengan pandangan PP Pemuda Muhammadiyah.

“Hal itu sejalan dengan usulan kami, karenanya kami sangat mendukung langkah Presiden,” ucapnya.

Ia juga mendesak agar DPR bersifat lebih peka dan tidak hanya melihat masalah ini dari satu sudut pandang saja.

“Tinggal sekarang DPR, apakah tetap berpegang pada draf yang mereka usulkan itu, tinggal kita lihat saja perkembangannya nanti,” tutupnya.

Sebelumnya, Presiden dalam konferensi pers di Istana Negara Merdeka menolak empat poin usulan DPR. Pertama, Jokowi menyatakan tak setuju jika KPK harus mendapatkan izin pihak luar ketika ingin melakukan penyadapan. Menurutnya, KPK cukup memperoleh izin internal dari Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan. Kedua, Jokowi tidak setuju penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan. Ia menyatakan bahwa penyelidik dan penyidik KPK bisa juga berasal dari unsur aparatur sipil negara (ASN).

Ketiga, Jokowi mengatakan tak setuju KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam melakukan penuntutan. Menurutnya, sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik sehingga tidak perlu diubah lagi. Keempat. Jokowi menyatakan tidak setuju pengalihan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari lembaga antirasuah kepada kementerian atau lembaga lainnya. (ZNR)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *