oleh

Kepala BPN Jaktim dan Lurah Utan Kayu Selatan Beri Keterangan Tanah Bermasalah di Rawamangun

Jakarta, TribunAsia.com – Kepala ATR/BPN Jaktim, M. Unu Ibnudin dan Lurah Utan Kayu Selatan, Raden Yakub  dimintai keterangan PN Jaktim terkait sertifikat tanah dalam satu objek terdapat beberapa sertifikat hak milik (SHM) yang berbeda.

Kata Unu,  perihal Girik 148 yang terdapat di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur proses pembuatan sertifikat dengan syarat pemohon melengkapi dokumen. Pria berbatik itu pun menambahkan, bila syarat lengkap dalam pembuatan sertifikat maka akan dilanjutkan proses pengukuran serta pemeriksaan.

“Jadises sertikat itu permohonan,saat kelengkapan dokumen dinyatakan lengkap dilanjutkan dgn pengukur dan dilakukan pemeriksaan dan pengumuman TDK ada keberatan atau klaim,” jelas saksi dihadapan Majelis Hakim PN Jaktim, Rabu (11/9/2019).

Pembuatan sertifikat tanah saat itu berlangsung sekitar tahun 2017 dan ketika Unu baru menjabat sebagai Kepala BPN Jaktim yang baru.

Terlebih, M Unu Ibnudin Kepala BPN Jaktim pun melanjutkan, sertikat dari objek tanah yang berperkara di Rawamangun itu menurutnya, PBB merupakan persyaratan kepemilikan tanah berdasarkan pajak.

“PBB merupakan salah satu persyaratan penguasaan terkait pajak,” ujar dia.

Akan tetapi, dikatakan saksi Terdakwa sempat melakukan gugatan tentang tanah itu dengan maksud untuk pembatalan sertifikat hak milik.

“Terdakwa yang nenggugat. Pembatalan sertifikat hak milik (SHM) dan HGB,” imbuh saksi.

Permasalah muncul dan menyeret 5 orang Terdakwa ke meja hijau karena kepemilikan sertifikat diatas tanah seluas 9.828 meter persegi saling mengklaim.

Selain itu, Majelis Hakim menegaskan kepada berpakaian batik itu untuk memberikan keterangan yang benar dan bila berbohong diancam hukuman maksimal 7 tahun kurungan.

“Kalau ada kebohongan itu sumpah palsu dihukum 7 tahun,” ujar Muarif SH kepada saksi dari BPN Jaktim.

Dalam kesempatan yang sama, JPU kembali mempertanyakan terhadap M. Unu Ibnudin yang sebelumnya instansi BPN Jaktim pernah digugat dalam perkara tanah tersebut.

“Saudara saksi tadi kan menerangkan ke Majelis Hakim instansi anda pernah digugat. Sepengetahuan saudara saksi pernah digugat ya siapa yang menggugat,” ungkap Tri Wahyu, SH.

Saksi-saksi lainnya juga dihadirkan dalam persidangan itu diantaranya Lurah Utan Kayu Selatan (UKS). Perlu diketahui, Raden Yakub sekitar tahun 2015 menjabat sebagai Lurah dan lahan bermasalah tersebut merupakan wilayah administrasi yang dia pimpin. Dalam kapasitas saksi, Yakub menjelaskan dirinya pernah diperiksa polisi dan dijadikan tersangka terkait permasalah lahan itu.

“Diperiksa dua kali, dulu saya Lurah Utan Kayu Selatan. Saya jadi Lurah hampir 4 tahun, 148 girik berdasarkan fakta di Utan Kayu Selatan tercatat atas nama Miun,” kata pria berkemeja biru.

Namun demikian saksi pun melanjutkan, pihaknya sebagai Lurah memberikan pelayanan terhadap warga dalam bentuk administrasi. Hal itu, menurutnya kepemilikan tanah disertai dengan bukti pembayaran PBB dilokasi setempat.

“Biasanya seseorang masyarakat bila mana mempunyai izin bukti kepemilikan terkait pajak,” sambung saksi. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *