oleh

Dorong DPRD yang Transparan, KOPEL Roadshow Tawarkan Tatib Partisipatif 

Bogor, TribunAsia.com – Pembahasan tatib DPRD di seluruh Indonesia mulai digelar. Pasca pelantikan dan pemilihan pimpinan sementara, anggota DPRD akan membahas tatib DPRD. Tatib ini adalah aturan internal yang mengatur mekanisme kerja secara internal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Dalam penilaian Komisi Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia tatib DPRD seharusnya berbentuk partisipatif.

Hari ini Rabu 11 September 2019 KOPEL Indonesia melakukan roadshow ke DPRD Kabupaten Bogor. Agenda ini dilakukan sebagai upaya mendorong tatib partisipatif di DPRD. Tim KOPEL Indonesia bersama warga dampingan KOPEL di Kabupaten Bogor diterima oleh Fraksi PKS, legislator PKB Nurodin dan legislator Demokrat Ruh’yat Sujana secara terpisah di ruangan masing-masing.

“Meskipun secara internal tatib adalah aturan internal DPRD, namun implikasinya berdampak kepada masyarakat luas yang diwakili anggota-anggota DPRD,” ungkap Koordinator KOPEL Indonesia, Anwar Razak, kepada TribunAsia.com.

Roadshow ini serentak dilakukan oleh Pengurus KOPEL Indonesia disejumlah daerah, yaitu di Provinsi Maluku Utara, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Beberapa aturan dalam Tatib ini sangat krusial dan berkaitan langsung dengan ruang pengawasan publik terhadap kinerja dan perilaku anggota DPRD. Salah satu diantaranya adalah aturan tentang rapat terbuka dan rapat tertutup. Kriteria rapat terbuka dan tertutup tidak memiliki standar yang jelas dalam tatib.

“Karena standar yang tidak ada sehingga tatib memberikan mandat kepada pimpinan rapat untuk menyatakan terbuka dan tertutup. Implikasinya DPRD dengan tafsirnya sendiri memberikan batasan yang dianggap tertutup dan terbuka,” terangnya.

Dalam pengalaman KOPEL seringkali rapat-rapat di DPRD dinyatakan tertutup hanya dengan alasan rapat internal. Kebanyakan rapat internal ini dilakukan ketika menyangkut pembahasan anggaran Sekretariat DPRD dan pembahasan APBD secara keseluruhan.

“Selain adanya ruang tafsir berdasarkan kepentingan, tatib DPRD juga tidak menyebut secara jelas informasi apa yang seharusnya dapat diakses publik dan yang tidak dapat diakses,” urainya.

Berbagai hal seperti yang dijelaskan di atas membuat situasi DPRD sebenarnya tertutup meskipun selalu dibungkus dengan kata terbuka. Rapat-rapat dibuka untuk umum namun faktanya ruang-ruang gelap masih sangat banyak. Rapat-rapat dan informasi-informasi dibuka ke publik, namun informasi yang detail dikomunikasikan di ruang yang tertutup.

“Dengan kondisi ini, ruang permainan anggota DPRD sangat jelas, kewenangan yang dimilikinya untuk fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi adalah bargaining besar yang bisa diuangkan, tatib membuka ruang yang longgar karena tidak mengatur secara rinci dan disitulah terjadinya peluang korupsi,” tutupnya. (ZNR)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *