oleh

Revisi RUU KPK Wajib Dilawan

Bogor, TribunAsia.com – Pada tanggal 5 September 2019 DPR secara resmi menyepakati revisi RUU KPK, revisi tersebut dinilai melemahkan KPK dari berbagai aspek, hal ini ditegaskan Direktur KOPEL Indonesia, Anwar Razak, revisi RUU KPK sama halnya lonceng Kematian bagi KPK

“Seluruh pasal perubahannya melemahkan posisi KPK dan tentu melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia,” ungkapnya kepada TribunAsia.com, Senin (9/9).

Penentang gerakan antikorupsi tidak pernah hilang, mereka bahkan bertransformasi dengan memanfaatkan kelompok masyarakat, sebagai NGO yang konsen pada gerakan antikorupsi, KOPEL mengajak semua elemen bagsa bersatu padu melawan gerakan pelemahan KPK dengan modus revisi RUU KPK.

“Tiada kata lain, ayo kita lawan, ayo kita tunjukkan bahwa kita cinta negeri ini, kita ingin negeri ini selamat dari kehancuran, kita ingin koruptor habis dan negeri ini bersih dari korupsi,” tegasnya.

Lebih jauh pihaknya berharap kelompok masyarakat sipil melakukan aksi dalam bentuk apapun guna menolak revisi RUU KPK.

“Saya mengajak seluruh kawan-kawan kelompok masyarakat sipil dan seluruh masyarakat Indonesia untuk kita aksi menunjukkan penolakan terhadap Revisi RUU KPK, apapun kekuatan yang kita miliki. Turun ke jalan, buat petisi, kampanye publik dan apapun bentuknya. Tunjukkan,” himbaunya.

Revisi RUU KPK dinilai tidak lepas dari kekhawatiran Anggota DPR khususnya yang berpotensi berurusan dengan KPK.

“Anggota DPR yang tersangka korupsi sudah mencapai 23 orang, 145 Anggota DPRD terlibat kasus korupsi, dan sudah ratusan pejabat pemerintah. Ada keresahan dan nafsu yg tiada henti pada anggota DPR dan para pejabat publik. Sekarang gerakan mereka sistematis lewat perubahan RUU KPK. Bila tidak dilawan kekuatan pemberantasan korupsi akan semakin lemah dan semakin lemah,” tutupnya. (ZNR)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *