oleh

Ratusan Orang Dukung Rencana RUU KPK untuk Penguatan Pemberantasan Korupsi

Jakarta, TribunAsia.com – Ratusan orang datangi kantor KPK di Kuningan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Kedatangan pengunjuk rasa itu terkait rencana Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 30 Tahun 2002. Syafrudin Budiman SIP, mengatakan saat orasi diatasi mobil komando langkah RUU dinilai tepat demi penguatan pemberantasan korupsi mendatang.

“Langkah melakukan revisi tersebut menjadi pilihan tepat sebagai sebuah keharusan dengan spirit dan tujuannya demi penguatan kerja pemberantasan korupsi ke depan sesuai dengan tantangan zaman saat ini,” kata dia yang akrab disapa Gus Din, Selasa (10/9/2019).

Namun dia menambahkan, “Perbaikan terkait perlunya dewan pengawas, pengaturan tentang penyadapan, kemudian tentang pegawai tidak bisa dijadikan alasan kemudian menuding akan teljadi pelemahan terhadap KPK,” ujarnya.

Gus Din tak lain Ketua Umum Barisan Pembaharuan pun menjelaskan, urgensi perlunya Dewan Pengawas guna memberikan pengawasan terhadap penyadapan sebagai langkah pencegahan dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan. Apalagi diutarakannya, fungsi pengawasan sangat penting dalam lembaga negara di sebuah negara demokrasi manapun di dunia ini.

“Aneh jadinya saat melihat para pegawai KPK merasa prihatin dengan rencana revisi itu. Bahkan, wadah pegawai KPK sampai mengkampanyekan penolakannya seperti telah melakukan politik praktis, Ini berbahaya. Dan juga harus diingat, WP di lembaga penegak hukum tidak dikenal. Jadi penting jika dalam revisi UU KPK nanti posisi atau status pegawai KPK diatur secara jelas,” terang pria asal Madura, Jawa Timur.

Menurutnya, sudah seharusnya DPR kita dukung dalam upaya revisi UU KPK tersebut. Apalagi dalam perbaikan tersebut juga akan menambah kewenangan KPK dalam penghentian penyidikan.

“DPR juga harus didukung untuk melanjutkan sampai tuntas fit and proper test capim KPK hingga terpilih 5 komisioner KPK terbaik dan pemberani yang bisa membawa perbaikan, perubahan dan penguatan terhadap KPK,” urai Aktivis Mahasiswa Surabaya angkatan 1998 ini.

Maka dari itu, menurut Gus Din atas nama Civil Society Movement (CSM) atau gerakan masyarakat sipil menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Revisi UU KPK, lanjutkan.
  2. Lanjutkan Fit and Proper Test 10 Capim KPK.
  3. Wadah Pegawai KPK Harus Dibubarkan karena hanya jadi preseden buruk dan tidak sehat bagi pembangunan dan penguatan sistem di KPK.
  4. WP KPK membahayakan karena menjelma jadi kekuatan politis di lembaga hukum. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *