oleh

Kenaikan Iuran BPJS, Humas BPJS Kesehatan Jaktim : Mengikuti Kebijakan Nasional

Jakarta, TribunAsia.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Jakarta Timur (BPJS Kesehatan Jaktim) jelaskan tentang kenaikan iuran tersebut seperti apa yang telah disampaikan oleh Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris.

Menurut Fachmi (Dirut), usulan yang disampaikan Sri Mulyani (Menkeu) dibuat berdasarkan bukti yang sangat kuat dan dilakukan dengan sangat hati-hati.

“Setelah BPKP melakukan audit, ternyata terbukti iuran saat ini belum sesuai hitungan aktualria, semua variabel penyebab defisit telah diperiksa BPKP dan hasilnya memang nyata iuran selama ini terbukti under price. Skenario kenaikan iuran diajukan Menkeu dibuat untuk mengatasi defisit pada jangka yang lebih panjang,” jelas Cahyo Pradipta seperti yang disampaikankan Dirut BPJS di Rawamangun Jakarta Timur, Rabu (11/9/2019).

Humas BPJS Kesehatan Jaktim, Cahyo Pradipta. (Foto : TribunAsia.com/Didi Wijayanto)

Namun, Cahyo selaku bagian Humas BPJS Kesehatan Jaktim menambahkan, kebijakan tersebut berada di pusat dan sebagai pelaksana kantor Cabang BPJS Kesehatan di Jaktim hanya mengikuti ketentuan yang berjalan.

“Tidak bisa mengasih pendapat, nggak ada yang berubah, kan kalau penyesuaian itu lingkupnya dari dari BPJS Kesehatan. Kalau saya tidak bisa ngasih (keterangan) apa-apa. Saya juga hanya pelaksana saja, paling yang sudah dikeluarkan Menteri Keuangan saja,” ungkapnya kepada TribunAsia.com.

Masih dalam penjelasan dia, semua kebijakan terkait iuran BPJS Kesehatan baik di Jakarta Timur hingga daerah-daerah lainnya tetap mengikuti ketentuan dari pusat.

Untuk mengetahui secara pasti terkait lonjakan biaya iuran BPJS, Cahyo menyarankan untuk menggali informasi ke kantor Pusat BPJS Kesehatan dan Kementerian Keuangan.

“Kalau Bapak mau nanya tentang Jakarta Timur kita tidak bisa melihat Jakarta Timur itu-kan nasional. Kalau hanya lingkup Jakarta Timur saja tidak bisa, karena ini semua Nasional mau Bapak di Papua atau di mana ketentuannya di Nasional,” tandasnya.

Namun sebelum mengakhiri, dia menegaskan untuk di kantor Cabang BPJS Kesehatan Jakarta Timur pihaknya tidak memiliki kebijakan perihal tersebut. Hanya saja menurut dia, untuk kenaikan iuran peserta BPJS mengikuti kebijakan dari Kemenkeu.

“Kita mengikuti saja dari Kementerian Keuangan. Dari pusat saja Pak tidak ada kebijakan dari Cabang,” paparnya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *