oleh

Infrastruktur Pendidikan Kabupaten Bogor Amat Memprihatinkan

Bogor, TribunAsia.com – UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar; pasal 34 ayat (2) mengatakan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar pendidikan dasar tanpa memungut biaya (gratis). Bahkan menurut amanah UU, pemeritah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran 20% untuk pendidikan dasar.

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan faktor pendukung proses belajar mengajar yang penting di setiap satuan pendidikan, dalam arti bahwa bangunan dan ruangan-ruangan di setiap unit pendidikan yang harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, aksesibilitas dan kenyamanan. Namun dalam realitasnya, Kabupaten Bogor termasuk kategori kabupaten yang memilki daftar sekolah rusak yang cukup tinggi di Indonesia.

KOPEL Indonesia mencatat, berdasarkan data Pokok Pendidikan (Dapodik) tahun 2016, jumlah ruang kelas sekolah dasar cukup memprihatinkan, dari 10.384 ruang kelas sekolah dasar, memperlihatkan bahwa jumlah kondisi ruang kelas yang baik hanya 1.764 saja, 6.957 dalam kondisi rusak ringan, 737 rusak sedang, dan 926 dalam kondisi rusak berat. Fakta ini menunjukkan bahwa hanya 17% dalam kondisi baik, selebihnya sebanyak 83% dalam kondisi rusak. Baik itu rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat.

“Jika melihat hal tersebut diatas, maka persoalan infrastruktur pendidikan di indonesia sepertinya tidak berujung, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setiap tahunnya mengalokasikan anggaran untuk program infrastruktur, namun tetap belum bisa menjawab persolan. Akan tetapi hal demikian tidak kemudian menjadikan kita semua pesimis akan perbaikan layanan pendidikan di tingkat daerah maupun pusat sebab ada banyak cara yang bisa kita jadikan langkah strategis untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan ini,” jelas Direktur KOPEL Indonesia dalam keterangan tertulis kepada TribunAsia.com, Ahad (1/9).

Salah satunya, seperti yang dilakukan KOPEL dan YAPPIKA –ActionAid pada Sabtu, 31 Agustus 2019, KOPEL Bogor dan Yappika-ActionAid menggelar kegiatan Volunteering & Employing yang didukung oleh PT Paragon di SDN Leuwiranji 02 Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari Proses penyaluran bantuan Rehabilitas Ruang kelas SDN Leuwiranji 02 yang sumber anggarannya dari PT Paragon sejumlah Rp.250 juta, tentu bantuan anggaran ini tidak serta merta ke proses pembanguanan saja, melainkan juga dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar sekolah, atau yang KOPEL dan YAPPIKA-ActionAid istilahkan sebagai proses advokasi atau pendampingan masyarakat sipil. Jadi tidak hanya bangunan fisiknya melainkan SDM juga ikut di berdayakan dalam proses bantuan tersebut.

Rangkaian kegiatan ini bertujuan untuk menyemangati dan memberikan support kepada guru, murid serta orang tua murid di sekolah untuk tetap optimis di tengah keterbatasan infrastruktur yang ada. Kegiatan ini dikemas dalam berbagai acara seperti, Menyajikan game edukasi buat peserta didik, membuat kelas mackup untuk org tua murid sebagi bentuk supporting pemberdayaan perempuan dari PT Paragon, serta menyajikan kelas mural dinding sekolah sebagai edukasi bergambar buat anak-anak didik.

“Tema yang diangkat dari kegiata ini tentang “good leader good teacher” Sehingga keterlibatan masyarakat, komite, wali/orangtua murid, guru serta anak didik sangat diharapkan, dengan demikian kekompakan dari seluruh elemen bisa semakin erat serta bersama-sama memiliki rasa tanggung jawab atas fasilitas yang ada. Selain itu PT Paragon selaku Sponsor atau perusahaan yang memberikan bantuan anggaran rehab dan advokasi ini tentu sangat ingin berbagi ilmu bersama siswa SDN Leuwiranji 02, agar pada kesempatan ini mereka juga ikut hadir memeriahkan acara sebagai tamu kehormatan buat SDN Leuwiranji 02,” tambah Anwar.

Dalam acara ini juga diundang dari unsur pemerintahan selaku penanggung jawab penuh terhadap dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Bogor pada khususnya, seperti RT, Desa, Camat, Dinas Pendidikan, Bappedalitbang, Bupati serta ketua DPRD. Tentu selaku penanggung jawab penuh seluruh elemen yang ada di unsur pemangku kebijakan, bisa semakin solid untuk menuntaskan permasalahan pendidikan yang ada di kabupaten Bogor yang sampai saat ini terbilang mengkhawatirkan dari segi infrastruktur.

(Foto : Istimewa)

“Bayangkan saja dari kurang lebih 6.000 ruang kelas rusak dan ada kurang lebih 1.000 yang mengalami rusak berat kita biarkan begitu saja, berapa kepala generasi penerus bangsa yang akan terancam tidak mampu mengeyam pendidikan yang layak serta aman dan nyaman dalam menimba ilmu. Dan tentunya secara psikologis itu akan mempengaruhi mental mereka dalam menuntut ilmu bahkan bisa jadi akan muncul rasa ketidakpuasan terhadap pemimpin mereka,” urai Anwar.

Hal ini lah menjadi dasar utama sehingga kegiatan Volunteering dan Employing bisa terlaksana dan kita berharap tentunya Kegiatan ini tdk sebatas hiburan belaka, namun bisa berimbas positif bagi semuanya terutama buat anak-anak didik sebagai generasi muda yang akan terus memperjuangkan cita-citanya sebagai generasi yang membanggakan bumi Pertiwi.

Hermawan selaku kepala sekolah SDN Leuwiranji tentu sangat senang dan gembira atas bantuan yang diberikan ke sekolhanya beliau mengakatan “mewakili seluruh jajaran SDN Leuwiranji baik itu guru, murid dan orangtu/wali murid sangat berterimasih buat semuanya baik itu supporting edukasinya, bantuan fisiknya dan juga proses pendampingan yang dilakukan oleh KOPEL dan YAPPIKA-ActionAid selama ini, sehingga dengan itu sekolah kami dapat perhatian dari PT Paragon. Sekali lagi terima kasih atas semuanya,” ucapnya.

(Foto : Istimewa)

Tetapi, untuk menyikapi hal tersebut diatas, tentu kita tidak merasa puas akan hasil yang kita capai sekarang sebab tanggung jawab penuh soal layanan dasar pendidikan itu tetpa ada di tangan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai amanat UU. Untuk itu, YAPPIKA-ActionAid dan KOPEL Bogor dalam proses advokasi kebijakan melalui Program #SekolahAman merekomendasikan agar Pemkab Bogor mengambil langkah percepatan untuk menyediakan sekolah layak. Percepatan ini dapat dilakukan melalui:

1) Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Rehab Sekolah Rusak dan Pembangunan Ruang Kelas Baru, meliputi tahap Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan dalam perbaikan atau rehab ruang kelas. Proses perencanaan dan pengalokasian anggaran harus dilakukan secara Adil, Responsif, Transparan dan Akuntabel, sehingga penentuan prioritas sekolah tidak didasarkan pada kepentingan-kepentingan tertentu. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor perlu memiliki Panduan Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan sebagai standar untuk melakukan perbaikan dan pengadaan RKB serta basis data yang lengkap tentang kondisi sekolah. Ketersediaan basis data perlu didukung dengan pengelolaan Dapodik (Data Pokok Pendidikan) secara efektif oleh setiap sekolah. Ketaatan terhadap Juknis Pengelolaan DAK bidang Pendidikan juga perlu lebih diefektifkan. Selain itu perlu keterlibatan berbagai pemangku kepentingan mulai dari proses perencanaan sampai pengawasan, yaitu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPTD Pendidikan, Pihak Sekolah, Komite Sekolah, Pemerintah Desa/ Kelurahan, Masyarakat dan Pihak DPRD Kabupaten Bogor.

2) Meningkatkan Alokasi Anggaran untuk Perbaikan Ruang Kelas dan Ruang Kelas Baru (RKB), dimana Pemkab Bogor perlu membangun komunikasi dengan pihak Kemendikbud dan Kementerian Keuangan, untuk memperhatikan alokasi DAK Fisik bidang Pendidikan di Kabupaten Bogor, dengan didukung oleh data-data yang valid terkait kondisi ruang kelas dan kebutuhan ruang kelas.

3) Menyiapkan strategi khusus berupa peta jalan (roadmap) untuk percepatan penyediaan ruang kelas yang layak. Roadmap ini adalah sebagai panduan bagi pemerintah daerah kabupaten Bogor dalam menyusun strategi penyelesaian infrastruktur pendidikan dasar dalam rangka mewujudkan sekolah aman dan nyaman.

4) Mendorong partisipasi masyarakat dan pihak swasta dalam meningkatkan kualitas ruang kelas, yang berhubungan dengan penyampaian informasi terkait dengan kondisi sekolah dan pengawasan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Pemerintah juga perlu merancang mekanisme kerja sama dengan pihak swasta untuk mendukung penyediaan prasarana pendidikan khususnya ruang belajar dan mengajar yang layak.

YAPPIKA-ActionAid adalah organisasi nirlaba yang bekerja bersama sebagian masyarakat Indonesia mendorong kebijakan pemerintah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung penguatan organisasi nirlaba lainnya, dan memperjuangkan jaminan kebebasan berserikat. YAPPIKA-ActionAid adalah anggota dari ActionAid Internasional, sebuah federasi organisasi nirlaba yang memiliki anggota di 45 negara dan memiliki misi untuk memerangi kemiskinan dan ketidakadilan.

KOPEL Indonesia adalah lembaga Non-Government yang fokus pada isu kebijakan publik dasar, good governance dan penguatan parlemen. Sekarang ini KOPEL untuk wilayah Jawa Barat bersama YAPPIKA-ActionAid sedang menjalankan Program Sekolah Aman di Kabupaten Bogor yang bertujuan mendorong kebijakan daerah yang memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan murid dalam belajar dari resiko gedung dan sarana yang rusak di Sekolah. (ZNR)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *