oleh

Kisruh Papua, Ini Perbincangan dengan Willem Frans Ansanay

Jakarta, TribunAsia.com – Hingga telah sepekan kisruh Papua dan maraknya demo disejumlah tepat Papua belum reda. Menanggapi hal itu, Willem Frans Ansanay selaku Kuasa Pelapor korban Ijazah Palsu Sekolah Teologia Injili Arastamar (STT Setia) berikut perbincangan dengan Willem Frans Ansanay dengan jurnalis Tribunasia disela persidangan Pengadilan Negeri , Jakarta Timur, Kamis (22/8).

kasus-kasus yang berkembang di Papua itu selalu menjadi akumulasi menumpuk yang suatu ketika akan meledak dan mejadikan persoalan kebangsaan.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

“Jadi hari ini banyak kasus di Papua yang tidak memberikan rasa nyaman bagi orang asli Papua,” bebernya.

Willem Frans Ansanay mengatakan bahwa sejak awal sudah mengingatkan agar jangan sampai kasus Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) ini juga merupakan satu bagian dari akumulasi persoalan bangsa di Papua.

“Mengapa demikian, karena mereka beranggapan bahwa warga Papua ini kemungkinan menurut saya warga kelas 3 kelas 4 jadi ngga masalah dikasih ijazah yang tidak punya status izin baik dan di anggap itu sudah selesai masalahnya kan juga tidak demikian,” katanya.

Terlebih, dia menambahkan, “Jadi kalau hari ini ada akumulasi orang Papua hanya karena persoalan sepele meledak malah seluruh pesoalan di Papua termasuk Ijazah PGSD adalah bagian yang tidak terpisahkan, karena itu di Nabire, di pegunungan, di pantai diseluruh tanah Papua sebagian besar mereka berteriak. ‘Apa yang mau di harapkan dari negara ini?, kira-kira itu yang digambarkan dari teriakan mereka.”

Kalau PGSD ini adalah upaya perorangan untuk mencoba mengambil peran untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tapi tidak melaksanakan sesuai aturan dan menganggap sudah benar menurut dirinya, Frans menegaskan bahwa faktanya korban tidak menerima hasil yang baik dari proses pendidikan lewat prodi pendidikan yang kemudian ijazahnya tidak diakui.

“Jadi menurut saya ini bagian dari akumulasi semua masalah termasuk ijazah PGSD sehingga jangan juga merendahkan orang Papua sehingga di anggap sudah selesai memberikan ijazah PGSD padahal ada resiko hukum yang terjadi, nah mereka menuntut keadilan,” tegas Frans.

Untuk itu, keputusan hakim akan menyelamatkan segala sesuatu yang ada di Papua, termasuk ijazah PGSD.

“Jadi mereka sudah terjawab begitu di vonis 7 tahun di tolak kasasinya mereka sudah puas, itu sudah mereka merasa keadilan dan mereka masih memuntut untuk gugatan perdata ya kita jalankan terus permintaan mereka, supaya kita tunjukkan bahwa orang di Papua sana diperlakulan adil seadil-adilnya,” ungkapnya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *