oleh

Ketua DPR RI : Rezim Berganti Tidak Semua Kebijakan Harus Berubah

Jakarta, TribunAsia.com – Pimpinan Legislatif menekankan perlunya keberlanjutan kebijakan dari setiap rezim pemerintahan yang berbeda, hal tersebut disampaikan langsung Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi demokrasi substantif yang dilaksanakan Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) di Menteng Jakarta Pusat, Kamis (22/8).

“Tidak tepat bila rezim berganti dan semua produk kebijakan ikut berganti,” ucapnya di hadapan peserta forum.

Bamsoet yang datang mengenakan batik bercorak kuning hitam, justru memandang perlu menganalisa kebijakan strategis jangka panjang dari rezim sebelumnya, kebijakan model seperti ini perlu menjadi prioritas untuk dilanjutkan oleh rezim yang datang setelahnya.

“Justru seharusnya pemimpin selanjutnya mampu melanjutkan agenda strategis dan urgen dari kebijakan pemimpin sebelumnya,” ujar Bamsoet.

Pada kesempatan ini pihaknya menyerukan perlunya penerapan demokrasi subtantif, demokrasi subtantif dalam pandangan Bamsoet adalah demokrasi yang mampu menyentuh semua kalangan.

“Demokrasi subtantif adalah demokrasi yang akuntabel dan mampu menyentuh semua kalangan,” pungkasnya.

Tak lupa Bamsoet mengajak segenap rakyat Indonesia untuk merefleksi kembali konsep pemilu langsung yang sidang berjalan, pemilu langsung dinilai perlu dievaluasi terkait bisa tidaknya dipertahankan konsep tersebut.

“Apakah sistem pemilu langsung lebih membawa mudarat atau manfaatnya, kami di DPR s udah minta dikaji kepada para akademisi,” terangnya.

Partai politik sebagai salah elemen penting demokrasi perlu dipastikan agar tidak dikendalikan para pemodal, hal ini penting agar parpol dapat memproduk figur berkualitas yang layak menjadi pemimpin, bukan figur yang hanya mengandalkan duit untuk merebut tampuk kepemimpinan.

“Perlu diawasi agar pemodal tidak masuk menginfiktrasi partai politik,” imbuhnya.

Menjelang penyusunan kabinet Jokowi-Makruf, Bamsoet mengingatkan kembali pentingnya oposisi dalam penyelenggaraan demokrasi, menurutnya harus ada partai yang konsisten berada di garis oposisi agar ada penyeimbang terhadap kekuasaan.

“Tidak tepat bila semau partai masuk dalam kekuasaan, harus ada oposisi, saya sudah berdiskusi dengan Jokowi dan dia juga tidak sepakat bila tidak ada oposisi,” tegasnya. (ZNR)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *