oleh

WALHI Sikapi Instruksi Presiden Tentang Pemberian Izin Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut

Jakarta, TribunAsia.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyambut baik diterbitkannya Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2019 tentang penghentian pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut yang resmi ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Agustus 2019.

Intruksi Presiden tersebut merupakan langkah maju dalam penyelamatan hutan yang masih tersisa, pembenahan tata kelola dan menunjukkan komitmen Presiden terhadap upaya menanggulangi krisis iklim dengan mengurangi emisi terutama dari sektor berbasis lahan. Kebijakan tersebut juga semakin mempertegas visi pembangunan Indonesia kedepan tidak bisa lagi menggantungkan pada eksploitasi sumberdaya alam khususnya hutan dan lahan gambut.

WALHI selalu mendorong kebijakan perlindungan hutan yang bersifat jangka panjang disertai target pembenahan tata kelola yang terukur. Kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) serta pembangunan rendah karbon.

Meski demikian, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia memiliki beberapa catatan masih terdapatnya celah dalam Instruksi Presiden tersebut. Beberapa celah tersebut jika tidak dibenahi justru akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan besar dan mencederai komitmen Presiden. Celah tersebut antara lain;

Pertama, meski Instruksi Presiden tentang penghentian izin baru di hutan primer dan lahan gambut tersebut bersifat permanen, namun Peta Indikatif Penghentian Pemberian lzin Baru (PIPPIB) pada kawasan hutan tidak bersifat permanen. Peta indikatif tersebut masih bisa direvisi setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Hal ini tentu kontradiktif, apalagi proses revisi PIPIB juga tidak melibatkan peran serta masyarakat dan masyarakat sipil dalam penentuan peta indikatif tersebut. Dalam banyak kasus, celah ini justru menjadi peluang bagi berkurangnya luasan kawasan hutan yang masuk dalam peta indikatif, sebagaimana pengalaman selama hampir delapan tahun pelaksanaan Inpres moratorium. Dalam PIPPIB Juni 2011 sebesar 69.1 juta hektar turun menjadi 66,1 juta hektar pada PIPPIB terakhir, berkurang tiga juta hektar. Penghentian izin secara permanen harusnya diikuti dengan peta indikatif yang juga permanen.

Kedua, meski memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan percepatan konsolidasi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru ke dalam revisi peta tata ruang wilayah sebagai bagian dari pembenahan tata kelola penggunaan lahan melalui kerja sama dengan gubernur dan bupati/wali kota namun pada kenyataannya justru alih fungsi kawasan hutan ke non-kawasan hutan terjadi akibat revisi tata ruang di tingkat daerah. Alih fungsi tersebut menyebabkan hilangnya tutupan hutan dan degradasi hutan yang menambah emisi dari sektor berbasis lahan. Sampai Agustus 2014 terjadi pelepasan kawasan hutan hingga 7,8 juta hektar, karena tuntutan penyesuaian ke dalam tata ruang daerah.

Ketiga, tidak disebutkannya peran serta masyarakat dalam mengelolaan hutan dan lahan gambut secara berkelanjutan melalui perhutanan sosial meskipun program tersebut masuk dalam program prioritas pemerintah sebagai langkah mengurangi ketimpangan penguasaan lahan, menurunkan emisi sekaligus menurunkan kemiskinan. Pengajuan perhutanan sosial oleh komunitas di kawasan hutan dan lahan gambut seringkali terkendala akibat tumpang tindih kebijakan baik kebijakan spasial maupun kebijakan teknis kementerian sehingga menghambat masyarakat dalam memperoleh wilayah kelolanya, hal ini juga menghambat target capaian perhutanan sosial pemerintah sebagaimana terlihat dari baru tercapai 16% dari target 12,7 juta hektar di tahun 2019.

Keempat, masih dikecualikannya pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat vital, yaitu panas bumi, minyak dan gas bumi, lahan untuk program ketenagalistrikan, serta infrastruktur yang termasuk dalam proyek strategis nasional. Termasuk penyiapan pusat pemerintahan atau ibukota pemerintahan baik pusat, provinsi maupun daerah.

Pengeculian ini justru akan menjadi bumerang bagi kebijakan perlindungan hutan dan lahan gambut sekaligus memberi indikasi bahwa pemindahan ibukota negara ke Kalimantan akan semakin meningkatkan kerusakan lingkungan terutama hilangnya tutupan hutan. Selain itu, pengecualian lainnya adalah lahan untuk padi dan tebu, yang menandakan bahwa Inpres moratorium ini tetap berorientasi pada komoditas yang berkembang di pasar.

Pengecualian ini kemudian pada akhirnya mendorong beberapa wilayah kemudian menjadi sasaran lahan bisnis perkebunan tebu dan padi skala besar, selain perkebunan sawit. Inilah yang kemudian menyumbang angka deforestasi di Papua. Sedikitnya, Persetujuan prinsip IUP Perkebunan ada 130.324 hektar di tahun 2015 dan 29.886 hektar persetujuan prinsip IUP perkebunan pada tahun 2016. Sebaliknya tidak adanya pengecuaalian untuk perhutanan sosial dan program reforma agraria justru menghambat target janji pemerintah untuk pemenuhan kesejehteraan rakyat.

Kelima, kebijakan penghentian izin baru tidak menyasar korporasi yang telah mendapatkan izin prinsip dari KLHK sebelum pemberlakuan kebijakan moratorium tahun 2011 serta masih memberi kesempatan bagi perpanjangan izin lama. Hal ini tentu akan membuka peluang bagi korporasi di sektor perkebunan skala besar untuk terus memperoleh keuntungan dari rezim izin yang ada sekarang. Pemerintah seharusnya menegaskan upaya pembenahan tata kelola melalui review lama dan pengurangan luasan terhadap konsesi korporasi terutama yang tumpang tindih dengan kawasan hutan dan lahan gambut.

Fakta deforestasi masih tingggi selama moratorium , karena Inpres moratorium sejak 2011 diakali dengan pelepasan kawasan hutan, maupun melalui mekanisme review tata ruang,

5 poin kelemahan selama ini yang menjadi pintu deforestasi :

  1. Pelepasan kawasan hutan untuk tatat ruang
  2. Pengecualian kawasan kritis/non primer
  3. Revisi setiap 6 bulan,
  4. Penggunaan dalih PSN
  5. Perpanjangan izin konsesi yang sudah ada.

Kelimanya jika dipadukan akan menjadi jurus jitu lolos dari moratorium

Menutup celah kebijakan moratorium memungkinkan jika ada :

(1) penegakan hukum yang jelas terhadap korporasi melalui audit perizinan seluruh industri/usaha berbasis lahan skala besar. Audit perizinan untuk melihat aspek pelanggaran hukum dan konflik. Dari hasil audit perizinan ini, akan diklasifikasikan pada upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan dan perundang-undangan dan penciutan wilayah konsesi korporasi, serta penyelesaian konflik

(2) Mempercepat pelaksanaan Kebijakan Pemerataan Ekonomi, melalui pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial untuk mengatasi ketimpangan penguasaan dan pengelolaan tanah antara usaha skala besar dengan rakyat dan petani miskin. HGU perkebunan yang bermasalah dan atau telah habis masa izinnya, diambilalih oleh negara dan diredistribusikan kepada rakyat untuk dikelola secara berkeadilan dan berkelanjutan.

(3) Mendorong ekosistem rawa gambut yang sudah mendapatkan izin usaha tetapi belum ada kegiatannya segera diambilalih oleh negara, sebagai langkah perlindungan dan penyelamatan ekosistem rawa gambut. Memastikan korporasi yang melakukan pengerusakan hutan alam, lahan gambut serta kawasan ekosistem esensial lainnya untuk melakukan pemulihan sebagai tanggung jawab mereka, tanpa mengurangi kewajiban hukumnya.

(4) Melakukan perbaikan tata kelola perkebunan skala besar di Indonesia disertai dengan rencana aksi dan indikator capaian yang terukur, mencakup: (a)Membentuk Tim Independen untuk melakukan audit perizinan dan merekomedasikan pencabutan atau penciutan izin-izin perkebunan yang melanggar hukum, (b)Penguatan kerangka regulasi perkebunan kelapa sawit dan sinkronisasi dengan regulasi sektor lainnya (kehutanan, pertambangan, penataan ruang, dan lain-lain).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *