oleh

Tanah Aset Kemenkeu di Depok ‘Dicuri’, GMPB Anca Demonstrasi

Depok, TribunAsia.com – Koordinator Gerakan Mahasiswa Peduli Bangsa (GMPB) Umar Handum Moni, mempertanyakan Polresta Depok yang belum serius menindaklanjuti Laporan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu pada ‘pencurian’ tanah di lahan eks-BPPN yang disita dari milik PT Tjitajam.

“Padahal, kami tahun juga pada November 2018 DJKN sudah lapor ke Polresta Depok. Nah sampai sekarang pun masih ada pencurian ini. Padahal sudah bertahun tahun tanah itu ditambang dan dijual ke poyek Tol Desari. Ada permainan apa ini. Kami akan melakukan aksi unjuk rasa, protes dengan praktik mencurigakan ini,” gusar Moni kepada TribunAsia, Senin (19/8/2019).

Umar mempertanyakan, mengapa proyek Tol Desari pembangunan prestisius pemerintah ini menerima barang dari dugaan curian ini. “Harusnya, bila ada aktivitas penambangan tanah di lahan milik pemerintah ini wajib melalui pelelangan. Nah, siapa saja yang mengambil ‘untung’ dari hal ilegal ini kami, akan menginvestigasinya. Kok, sudah setahun dilaporkan kok masih pencurian. Kok Polri dan Kemenkeu anteng saja?” ujarnya.

Dirjen DJKN Isa Rachmatarwata akui, akan melaporkan kembali ke Polri pada aktivitas penambangan ilegal tanah di lahan kemenkeu di Cipayung Jaya Kota Depok ini. “Sudah pernah kami laporkan (November 2019). Kami menunggu hasilnya seperti apa? Kami akan lapor polisi lagi,” janji Isa.

Kenyataannya, sudah ditambang bertahun, awal tahun 2019 ini, aktivitas penambangan kembali marak untuk kebutuhan proyek Tol Cijago yang sedang dikebut penyelesaiannya.. Penambangan tanah secara ilegal ini sudah sudah berlangsung sekitar tiga tahun. Tanah diangkut dijual ribuan trip truk. Informasi, tanah merah ini disebutkan seharga Rp400 ribu per truk.

Pantauan, aktivitas perjalanan truk siang malam, sempat diprotes warga dan pengguna jalan yang terganggu oleh debu yang terbangan dan berceceran di jalanan. (HIR)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *