oleh

Lapor Aset Tanahnya Dicuri, Dirjen DJKN Tunggu Tindakan Polisi

Depok, TribunAsia.com – Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen DJKN) Isa Rachmatarwata mengecamm pihak-pihak yang melakukan ‘pencurian’ tanah di lahan milik Kemenkeu dengan cara tambang di Cipayung Jaya, Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat.

Lahan milik Kemenkeu limpahan dari BPPN yang semula milik PT Tjitajam berluas sekira 538 ribu ini ditambang secara curi-curi oleh pihak tertentu bertruk-truk kemudian dijual untuk kebutuhan penimbunan proyek Tol Depok – Antasari (Desari).

Dilaporkan TribunAsia, Senin (19/8). Dirjen Isa Rachmatarwata tegaskan kembali lebih serius melaporkan pembegalan tanah ini kepada Polresta Depok supaya polisi lebih serius menindaklanjuti laporan Kemenkeu ini.

“Ada tanah eks-BPPN yang sekarang milik Kemenkeu sana (di Cipayung, Kota Depok). Kami (sudah) pernah lapor polisi untuk diambil tindakan tegas. Kalau sekarang ada lagi, kami akan lapor polisi lagi,” ujar Isa Rachmatarwata.

Disebutkan Dirjen DJKN yang banyak punya program bagus dalam menjaga, melindungi, dan berdayakan secara keekonomian aset milik negara ini, November 2018, sudah pernah melaporkan ‘pencurian’ tanah tersebut kepada Polresta Depok, supaya diambil tindakan hukum tegas.

“Kami sudah lama dengar soal pengerukan tanah di lahan kami. Sudah lapor polisi. Penyelesaian seperti apa, tunggu tindakan polisi,” tegas Isa.

Sejak awal tahun 2019 ini, aktivitas penambangan kembali marak untuk kebutuhan proyek Tol Cijago yang sedang dikebut penyelesaiannya.. Penambangan tanah secara ilegal ini sudah sudah berlangsung sekitar tiga tahun. Tanah diangkut dijual ribuan trip truk. Informasi, tanah merah ini disebutkan seharga Rp400 ribu per truk.

Pantauan, aktivitas perjalanan truk siang malam, sempat diprotes warga dan pengguna jalan yang terganggu oleh debu yang terbangan dan berceceran di jalanan.

“Rumah warga sepanjang jalan yang dilalui truk jadi kotor berdebu. Apalagi, tak.sedikit awak truk yang tak menutup gerobak truknya dengan baik. Walaupun ada paling asal-asalan. Entah mengapa, Pemkot Depok dan aparat hukum tak peduli. Padahal saya dengar itu tanah tambang curian, atau ilegal lah, bahasa eufemistisnya,” ujar Umar Hamdun Moni dari Gerakan Mahasiswa Peduli Bangsa ini.

Sebut Moni, kalau saya simak dari pers, jelas,  diduga kuat ini pencurian aset negara. Lalu, masalah yang timbul penambangan itu, juga berakibat buruk kepada ekosistem Sungai Pesanggrahan yang  berada sisi Barat lokasi lahan milik Kemenkui ini.

“Sungai Pesanggrahan bisa kering. Juga bisa tanah longsor sehingga sungai bisa menjadi sempit. Ini kok, DLHK kok diam saja,” sesal Umar Moni. (HIR)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *