oleh

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil: 74 Tahun Kemerdekaan Indonesia, Pelanggaran HAM Terus Berlanjut

Jakarta, TribunAsia.com – Pada tanggal 16 dan 17 Agustus 2019, asrama mahasiswa Papua di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dikepung oleh aparat keamanan Polri dan TNI, serta massa organisasi masyarakat setempat. Puluhan mahasiswa yang bertahan dalam asrama mengalami ancaman kekerasan, persekusi dan tindakan diskriminatif, berbagai ujaran kebencian dan merendahkan martabat masyarakat Papua, yang diduga dilakukan oleh anggota organisasi masyarakat.

Aparat  penegak hukum hanya menonton dan membiarkan aksi kekerasan tersebut.

Walhi juga mendapatkan informasi bahwa masyarakat adat pembela lingkungan di Kabupaten Teluk Wondama, Sorong Selatan dan Boven Digoel, mereka dan lingkungan alam tempat hidup sedang mengalami tekanan dan warga mengalami ancaman kekerasan karena memperjuangkan tanah dan hutannya dari ekspansi bisnis perusahaan perkebunan dan pembalakan kayu.

Demikian pula, puluhan ribu Orang Nduga masih belum bisa kembali ke tanah mereka dan terpaksa mengungsi sebagai impak operasi militer. Banyak Orang Nduga terpaksa kehilangan kontak, sulit mendapatkan akses atas berbagai kebutuhan umum. Mereka kesulitan dan kehilangan akses untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Walhi Papua turut mengecam atas berbagai peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), kekerasan dan serangan yang dialami oleh Orang Asli Papua tersebut, maupun kerusakan ruang hidup masyarakat.

“Kami prihatin atas peristiwa tersebut yang justru terjadi pada saat Indonesia merayakan 74 tahun dirgahayu kemerdekaan. Seharusnya pemerintah dan aparat keamanan dapat segera mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran HAM dan ancaman kehilangan ruang hidup yang terus dialami Orang Asli Papua hingga hari ini,” jelas Maurits Aiesh Rumbekwan, Direktur Eksekutif Walhi Papua dalam Siaran Pers, Senin (19/8/2019).

Walhi Papua memandang kejadian pelanggaran HAM tersebut sangat jauh dari isi Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam Rangka HUT Proklamasi Kemerdekaan ke-74 pada 16 Agustus 2019, khususnya terkait dengan hak asasi manusia. Presiden menyatakan ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM harus dirubah.

“Isi pidato tersebut belum tegas dan jelas menyampaikan penuntasan persoalan pelanggaran HAM dan penegakan hukum, pemerintah kurang responsif dalam mengusahakan kebijakan dan penanganan persoalan paling pokok bagi kehidupan dasar manusia”, kata Aiesh Rumbekwan.

Walhi Papua meminta agar Presiden, pemerintah dan aparat penegak hukum untuk lebih serius memajukan upaya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM. Aparat polisi dan militer yang terlibat dalam pelanggaran HAM harus diminta pertanggung jawaban. Orang-orang yang diduga terlibat dalam kekerasan harus diadili. Operasi Militer di Nduga harus dihentikan. Para aktivis dan pembela HAM lingkungan harus dipulihkan haknya dan dilindungi.

Karenanya, kami Organisasi Masyarakat Sipil (CSO), baik di nasional maupun di Tanah Papua menegaskan:

1.Bahwa aparat keamanan dan kepolisian tidak menggunakan pendekatan represif untuk menangani aksi, melainkan dengan cara damai dan persuasif.

2.Bahwa negara wajib hadir memberikan jaminan keselamatan, perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM masyarakat Papua.

3.Bahwa negara berkewajiban memberi perlindungan kepada rakyatnya, tanpa membedakan suku, ras dan agama.

4.Bahwa semua pihak agar tidak menggunakan aksi damai ini untuk memperburuk situasi di Tanah Papua.

5.Presiden Joko Widodo, Panglima TNI dan KAPOLRI segera mengambil langkah persuasif mengakihiri berbagai pelanggaran HAM di Papua, dan menjamin keselamatan rakyat di Tanah Papua.

6.Pemerintah Provinsi Papua, MRP, dan DPRD Papua, secara bersama-sama menyelesaikan pertikaian yang terjadi selama puluhan tahun yang telah memakan korban jiwa di  kalangan masyarakat sipil di berbagai daerah di Tanah Papua.

Jayapura, 19 Agustus 2019

  1. Walhi Papua
  2. Yayasan PUSAKA Jakarta
  3. LP3BH Manokwari Papua
  4. YALI Papua
  5. YPMD Papua
  6. JERAT Papua
  7. Sek. Eksekutif FOKER LSM Papua
  8. Pt.PPMA
  9. GEMAPALA Papua
  10. Eksekutif Nasional Walhi
  11. Walhi Acheh
  12. Walhi Sumatra Utara
  13. Walhi Riau
  14. Walhi Sumatra Barat
  15. Walhi Jambi
  16. Walhi Sumatra Selatan
  17. Walhi Bengkulu
  18. Walhi Bangka Belitung
  19. Walhi Lampung
  20. Walhi DKI Jakarta
  21. Walhi Jawa Barat
  22. Walhi Jawa Tengah
  23. Walhi Jogjakarta
  24. Walhi Jawa Timur
  25. Walhi Kalimantan Timur
  26. Walhi Kalimantan Barat
  27. Walhi Kalimantan Selatan
  28. Walhi Kalimantan Tengah
  29. Walhi Sulawesi Tenggara
  30. Walhi Sulawesi Utara
  31. Walhi Silawesi Barat
  32. Walhi Sulawesi Selatan
  33. Walhi Sulawesi Tengah
  34. Walhi Maluku Utara
  35. Walhi Nusa Tenggara Timur
  36. Walhi Nusa Tenggara Barat
  37. Walhi BALI

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *