oleh

Ritual Demokrasi di Persimpangan Jalan Kemerdekaan

Jakarta, TribunAsia.com – Agustus merupakan momen bersejarah bagi rakyat Indonesia, di bulan ini Indonesia sebagai negara resmi terbentuk, lebih tepatnya diproklamirkan sebagai sebuah negara. Sejak awal kemerdekaan Indonesia menganut sistem demokrasi, memang terjadi beberapa varian seiring dengan gerak sejarah yang mengiringinya. Saya sengaja mencantumkan istilah “ritual demokrasi” dalam judul tulisan sebagai langkah awal melakukan refleksi perjalanan pasang surut demokrasi di bangsa ini, bukankah demokrasi menganut prinsip keterbukaan? Sehingga mempertanyakannya adalah hal lumrah.

Sebagai sebuah bangsa dengan penganut Islam terbanyak kita sering membanggakan diri sebagai negara Muslim yang berhasil menerapkan demokrasi, kita juga sering membanggakan diri sebagai negara dengan tingkat keberagaman sangat tinggi yang mampu menerapkan demokrasi, benarkah klaim itu sudah tepat? Tentu butuh diuji, sebab mempertanyakan klaim demokrasi adalah sesuatu yang demokratis pula.

Secara konsep tidak ada keraguan mengakui negeri ini sebagai negara demokrasi, akan tetapi bila melakukan cek fakta maka akan muncul penilaian berbeda, Soekarno di masa pemerintahannya pernah memberlakukan konsep demokrasi terpimpin, kata demokrasi dicantumkanndengan jelas dalam konsep tersebut, namun dalam praktiknya banyak nilai demokrasi yang dilanggar, presiden RI pertama ini juga melakukan pemenjaraan dan penangkapan terhadap lawan politiknya, kelompok yang tidak sepakat dengan konsep demokrasi terpimpin cenderung dikucilkan dan diposisikan sebagai anti revolusi, demokrasi terpimpin menjelma sebagai otoritarianisme baru di zaman itu, demokrasi hanya digaungkan di altar ritual saja, ritual demokrasi.

Di awal masa pemerintahan Soeharto sempat nampak suasana bagi penerapan demokrasi yang lebih substantif, suasana ini menjadi angin segar bagi pejuang demokrasi yang tidak mendapat tempat di masa Soeharto, tetapi angan ideal itu buyar seketika tatkala presiden terlama ini mempraktikkan otoritarianisme secara terang-terangan, bahkan jauh lebih otoriter dibandingkan masa Soekarno, demokrasi hanya dijadikan alat untuk melegitimasi kekuasaan sang diktator yang berlangsung selama 32 tahun, pemilu atas nama demokrasi diatur sedemikian rupa guna memastikan Soeharto terus berkuasa, yang terjadi adalah penyalahgunaan demokrasi demi kekuasaan, lagi-lagi demokrasi hanya dipraktikkan secara ritual, ritual demokrasi.

Reformasi 1998 yang dimotori angkatan muda mahasiswa mendatangkan perubahan besar, Soeharto terjungkal dari kekuasaan, pemilihan langsung secara demokratis digelar, banyak harapan baru yang muncul, seolah reformasi akan menjadi pembuka jalan bagi penerapan demokrasi yang lurus, akan tetapi setelah sekian lama reformasi berlalu hingga hari ini, segera dijumpai negara terjebak dalam demokrasi proseduralisme, demokrasi yang lebih mementingkan pembungkus dibandingkan isi, demokrasi yang dibanggakan hanya karena mampu melangsungkan pemilihan langsung dari tingkat presiden hingga level kepala desa, demokrasi yang diagungkan hanya karena lahir aturan otonomi daerah, namun sejauh mana demokrasi tersebut mendorong terciptanya kesejahteraan bagi rakyat? Itu yang belum terlihat, padahal janji utama demokrasi adalah kesejahteraan. Lagi dan lagi demokrasi dibanggakan hanya karena ritualnya telah ditunaikan, ritual demokrasi.

Penulis : Zaenal Abidin Riam (Koordinator Presidium Demokrasiana Institute)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *