oleh

Kivlain Zein Gugat Wiranto, Hakim PN Jaktim Upayakan Mediasi

Jakarta, TribunAsia.com – Hakim PN Jaktim sarankan mediasi terhadap Penggugat maupun Tergugat dalam perkara PAM Swakarsa yang terjadi pada tahun 1998 antara Panglima ABRI dengan Kepala Staf Kostrad untuk berdamai.

Terlebih, dalam proses persidangan yang tengah berjalan Majelis Hakim pun kembali menawarkan mediator yang telah ditunjuk.

“Kami berupaya untuk mediasi dibutuhkan mediator yang ditunjuk. Sesuai dengan Perma waktu 30 hari dan ada penambahan waktu,” kata Antonius Simbolon selaku pimpinan sidang, Kamis (15/8/2019).

Namun, perkara gugatan Kivlain Zein dengan Wiranto itu diharapkan oleh Majelis Hakim PN Jaktim diutamakan untuk mediasi dengan disaksikan oleh pihak terkait dan memiliki konsekuensi hukum.

“Diharapkan pihak prinsipal bisa menghadiri mediasi ada tentunya saksi-saksinya dan ada konsekuensi hukum. Supaya tidak keberatan kuasa dari berbagai pihak agar majelis hakim untuk upaya berdamai,” ungkapnya.

Perlu diketahui, PN Jaktim memfasilitasi salah seorang mediator terkait gugatan antara Kivlain Zein dengan Wiranto. Kesepakatan mediasi juga diutarakan kepada para pihak setelah persidangan dianggap selesai.

“Kita menunjuk Nelson Marbun sesuai yg ditunjuk PN Jakarta Timur. Pelaksanaan proses pengadilan supaya ada acuan supaya disepakati,” tandas Simbolon.

(Foto : TribunAsia.com/Didi Wijayanto)

Namun, Tonin Tachta selaku Kuasa Penggugat menilai kondisi politik yang terjadi pada tahun 1998 lalu kliennya sempat dicopot dari jabatannya. Ia kembali memperjelas, pada tahun 98 silam Kivlain Zein tidak memiliki jabatan dilevel perwira tinggi. Disela-sela persidangan, ditambahkan oleh tim Penggugat, Jenderal Wiranto pada tahun 1999 memerintahkan kepada kliennya untuk membentuk PAM Swakarsa kembali dengan tujuan untuk menghadapi sidang istimewa MPR.

“Dipanggil lagi tanggal 6 November 1999 di Mabes ABRI dipanggil Pak Wiranto dan diberi tugas bahasanya katanya lu bikin-lah PAM Swakarsa ulang. Karena, ini mau sidang istimewa MPR. Karena militer tidak mungkin lagi untuk didepan karena kejadian trauma dibulan Mei,” urai Tonin.

Atas perintah Wiranto, kliennya melibatkan sebanyak 30 ribu orang yang berasal dari kalangan sipil, Polri dan militer diikutsertakan dalam PAM Swakarsa. Untuk kebutuhan makan massa itu sendiri, Kivlain Zein menerima uang sebesar Rp 400 juta dari tangan Setiawan Jodi.

Lebih jauh, biaya operasional massa yang berjumlah 30 ribu tersebut, justru uang milik pribadi Kivlain Zein sendiri terpakai mencapai Rp 8 miliar untuk mendanai kegiatan PAM Swakarsa.

“Jadi bagaimana sidang istimewa ini berjalan mangkanya di kumpulkan masyarakat satu lini masyarakat, dua lini polisi lini tiga adalah militer. Ternyata diberikan uang Rp 400 juta diberikan kepada Setiawan Jodi. Itu perintah Pak Wiranto, bekerjalah 30 ribu orang,” kata dia.

Tonin Tachta mengungkapkan, kliennya merugi atas pembentukan PAM Swakarsa karena rumah dan kendaraan pribadi milik kliennya terjual untuk biaya makan dan tranportasi massa kala itu. Bahkan, tidak tanggung-tanggung disampaikan juga oleh dia, Kivlain Zein masih berhutang dengan pemilik rumah makan padang. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *