oleh

Sidang Gugatan Antara Wiranto Melawan Kivlain Zein di PN Jaktim Terkait PAM Swakarsa

Jakarta, TribunAsia.com – Sidang Gugatan perkara antara Wiranto melawan Kivlain Zein di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) terkait PAM Swakarsa pada tahun 1998. Menurut Kuasa Hukum Letjen (Pur) TNI Kivlain Zein, Tonin Tachta SH hal tersebut terjadi pada bulan Mei hingga November 1998.

Kata dia, pada saat itu kliennya tengah menjabat sebagai Kepala Staf Kostrad untuk menggalang massa yang pro terhadap mantan Presiden Soeharto.

“Gugatannya itu terkait PAM Swakarsa tahun 98, itu ada dua case (kasus) bulan Mei dan bulan November 98 pada saat itu Pak Kivlain Zein itu sebagai Kepala Staf Kostrad menggalang massa yang artinya setia kepada Pak Soeharto. Ini cerita Pak Kivlain kepada kami dalam gugatan,” tandasnya kepada wartawan di PN Jaktim, Kamis (15/8/2019).

(Foto : TribunAsia.com/Didi Wijayanto)

Namun, kata dia kondisi politik yang terjadi pada tahun 1998 lalu kliennya sempat dicopot dari jabatannya. Ia kembali memperjelas, pada tahun 98 silam Kivlain Zein tidak memiliki jabatan dilevel perwira tinggi.

Disela-sela persidangan, ditambahkan oleh tim Kuasa Hukum, Jenderal Wiranto pada tahun 1999 memerintahkan kepada kliennya untuk membentuk PAM Swakarsa kembali dengan tujuan untuk menghadapi sidang istimewa MPR.

“Dipanggil lagi tanggal 6 November 1999 di Mabes ABRI dipanggil Pak Wiranto dan diberi tugas bahasanya katanya lu bikin-lah PAM Swakarsa ulang. Karena, ini mau sidang istimewa MPR. Karena militer tidak mungkin lagi untuk didepan karena kejadian trauma dibulan Mei,” terang Tonin.

Atas perintah Wiranto, kliennya melibatkan sebanyak 30 ribu orang yang berasal dari kalangan sipil, Polri dan militer diikutsertakan dalam PAM Swakarsa. Untuk kebutuhan makan massa itu sendiri, Kivlain Zein menerima uang sebesar Rp 400 juta dari tangan Setiawan Jodi.

Menanggung biaya operasional massa yang berjumlah 30 ribu tersebut, justru uang milik pribadi Kivlain Zein sendiri terpakai mencapai Rp 8 miliar untuk mendanai kegiatan PAM Swakarsa.

“Jadi bagaimana sidang istimewa ini berjalan mangkanya di kumpulkan masyarakat satu lini masyarakat, dua lini polisi lini tiga adalah militer. Ternyata diberikan uang Rp 400 juta diberikan kepada Setiawan Jodi. Itu perintah Pak Wiranto, bekerjalah 30 ribu orang,” papar dia.

Lebih lanjut, Tonin Tachta memparkanbkliennya merugi atas pembentukan PAM Swakarsa karena rumah dan kendaraan pribadi milik kliennya terjual untuk biaya makan dan tranportasi massa kala itu. Bahkan, tidak tanggung-tanggung disampaikan juga oleh dia, Kivlain Zein masih berhutang dengan pemilik rumah makan Padang.

“Mana 30 ribu orang itu harus diberi makan tiga kali sehari, transportasi untuk datang ke Jakarta. Transportasi mobilisasi lama di Jakarta begitu juga termasuk alat komunikasi maupun mobil. Jadi, lebih kurang 8 miliar Pak Kivlan harus mendanainya,” sambungnya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *