oleh

Keluarkan Sertifikat Bodong, BPN Jaktim Dilaporkan Penggugat ke Polda Metro Jaya

Jakarta, TribunAsia.com – Patuan Anggi Nainggolan SH melaporkan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur ke Polda Metro Jaya karena telah mengeluarkan sertifikat tanah bodong. Perlu diketahui, atas nama Moh Rasoeis tertera disertifikat Nomor 177/75 dan diperbaharui menjadi 09424 kini menghadapi sidang gugatan.

“Berarti inikan jelas palsu, dan jelas bodong. Inilah yang menjadi permasalahan kenapa BPN Jaktim bisa menimbulkan dengan nomor baru. Tentu saya beranggapan, BPN Jaktim ini biang kerok yang menimbulkan masalah, maka dalam hal ini BPN Jaktim sudah kita laporkan ke Polda Metro Jaya dan dalam proses penyidikan dan penyelidikan,” jelas Patuan, Kamis (15/8/2019).

Bahkan, kata dia, tidak hanya kantor pertanahan yang dilaporkan namun pengguna sertifikat tanah bodong yang tengah berperkara di PN Jaktim juga dipolisikan. Sebelumnya, Patuan menegaskan pengguna sertifikat tersebut pernah dilaporkan ke polisi, akan tetapi laporannya di SP3-kan.

Kemudian, dia memperlihatkan contoh duplikat surat tanah tersebut yang dikeluarkan pada tahun 1975 dinilai tidak layak. Akan tetapi, menurut Patuan dari kesimpulan para ahli dibidangnya terdapat kejanggalan dan tidak sesuai prosedur.

“Semacam ini-kan sertifikatnya tahun 1975, di dalamnya telah kita bahas juga dengan berbagai ahli di dalamnya ini banyak yang aneh-aneh tidak sesuai dengan undang-undang pembuatannya,” ungkapnya.

Disamping itu, perbuatan melawan hukum yang berada di PN Jaktim dijelaskan dia ada indikasi rekayasa, terutama file nomor 177 tidak tercatat di BPN Kabupaten Bekasi.

“Tapi yang saya mau katakan bahwa disamping bahwa rekayasa, yang tidak dapat saya pikirkan apa dasarnya PN Jakarta Timur ganti nomornya ini. Ini kan nomornya 177 ini file tidak ada di tempat asal di BPN Kabupaten Bekasi lalu kenapa PN Jakarta Timur ganti nomornya jadi ini,” tandasnya dengan menunjukkan sertifikat bodong.

Masih dalam keterangan Patuan Anggi Nainggolan, atas sertifikat yang dianggap bodong itu dia pun kembali mempertanyakan kinerja BPN Jaktim telah menerbitkan sertifikat dengan cara mengganti nomor tersebut.

“Nah sekarang caranya bagaimana, sementara bodong ada filenya lalu didaftarkan dihidupkan di sini diganti nomornya. Apa dasar BPN Jakarta Timur itu,” bebernya.

Lebih lanjut, pimilik sertifikat yang digugat di PN Jaktim itu dinyatakan telah meninggal dunia. Namun demikian, kata dia, jika ahli waris yang memohonkan hal serupa dalam hal ini sertifikat baru dan tidak akan mungkin terjadi atas nama pemilik utama. Oleh karena itu, diutarakan Patuan, tentunya tertera dalam sertifikat yang baru terdapat nama ahli waris.

“Sertifikat ini atas nama Moh Rasoeis inikan pengacara juga. Yang anehnya juga, girik-girik dilakukan palsu juga dan jika melakukan jual beli kenapa harus dengan girik di sini sudah aneh dan sudah jelas-jelas,” ujarnya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *