oleh

Jalankan Pergub, Air dan Listrik Warga Diputus Tanpa Perlindungan Pemprov DKI

Jakarta, TribunAsia.com – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya telah menerima laporan dari warga dan pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Mediterania Palace Residences, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Terkait pemutusan air dan listrik kepada ratusan warga yang melakukan pembayaran kepada P3SRS baru yang telah disahkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, melalui Surat Keputusan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperum) Provinsi DKI Jakarta No. 272 Tahun 2019 tanggal 23 April 2019 tentang Pencatatan dan Pengesahan Susunan Pengurus dan Pengawas Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Mediterania Palace Residences, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Menurut Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho, pihaknya telah menerima pengaduan terkait penghentian pelayanan publik air dan listrik yang telah berlangsung selama 24 hari. Penghentian air dan listrik dilakukan oleh Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Apartemen Mediterania Palace Residences (P2SRS) sebagai pengelola sebelumnya yang telah dinyatakan tidak berlaku dengan terbitnya Surat Keputusan Disperum DKI Jakarta No. 272 Tahun 2019 tersebut.

Teguh menyatakan penghentian pelayanan publik berupa pemutusan listrik dan air diduga merupakan maladminitrasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Disperum selaku instansi pembina yang tidak kompeten dalam melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan putusan mereka sendiri dalam menjalankan Peraturan Gubernur No. 132 Tahun 2019 tentang Pembinaan Pengelolaan Rusun Milik.

“Kejadian ini sudah merupakan kejadian luar biasa karena ratusan orang tidak terpenuhi hak-haknya atas air yang menjadi hak dasar warga negara dan listrik yang justru terjadi ketika mereka menjalankan Pergub tersebut selama hampir satu bulan penuh dan tanpa ada upaya yang memadai dari pihak Pemprov untuk memastikan pengurus dan warga kembali menikmati fasilitas tersebut” lanjutnya lagi.

Ombudsman Jakarta Raya meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk mengawal hasil produk hukum tersebut dengan ketat agar tidak menjadikan warga yang patuh pada putusan tersebut justru yang menjadi korban.

“Harusnya, jika diperlukan Pemprov berkoordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya dan mengerahkan Satpol PP untuk memastikan fasilitas air minum dan listrik tersebut tidak lagi dikelola oleh pihak yang tidak memiliki kewenenangan,” tambah Teguh dalam siaran Pers.

Teguh menegaskan, pendampingan hukum oleh Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta kepada P3SRS yang telah disahkan oleh Disperum diperlukan mengingat pihak P2SRS yang telah dinyatakan tidak berlaku ternyata masih menarik IPL, pembayaran air dan listrik, juga fasilitas lainnya di rumah susun tersebut.

“Mereka bahkan masih bisa memutus air dan listrik kepada warga yang patuh membayar kewajiban tersebut kepada pengurus P3SRS yang sah tanpa ada konsekuensi hukum,” paparnya.

Ombudsman Jakarta Raya akan segera melakukan pemanggilan kepada pihak terkait dan berkoordinasi dengan Saber Pungli mengenai adanya pungutan yang dilakukan oleh pihak yang secara hukum legalitasnya sudah tidak ada lagi sesuai dengan Pergub No. 132 Tahun 2018.

“Sebagai bagian dari Saber Pungli, kami akan berkoordinasi dengan bagian penindakan untuk mengkaji dan jika diperlukan dapat dilakukan upaya penindakan terhadap pihak-pihak yang melakukan pungutan diluar kewenangannya,” tegas Teguh.

Sebagai penutup, Ombudsman Jakarta Raya juga tengah melakukan kajian terhadap pelaksanaan Pergub No. 132 Tahun 2018 di beberapa apartemen lain yang juga mengalami hal yang sama.

“Hal ini kami lakukan agar ada kepastian hukum dan kewibawaan negara atas produk hukum yang telah dikeluarkan, apalagi dampaknya adalah penghentian pelayanan publik kepada mereka yang justru menjalankan peraturan tersebut,” tutupnya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *