oleh

BPN Jaktim Diduga Terlibat Terbitnya Sertifikat Bodong

Jakarta, TribunAsia.com – Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) atas pemalsuan sertifikat tanah melibatkan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur (BPN Jaktim). Patuan Anggi Nainggolan SH mengatakan, kantor BPN mengeluarkan sertifikat tanah dengan lokasi objek yang berbeda.

Untuk pemalsuan dokumen tersebut, diketahui nomor yang tercantum pada sertifikat tanah itu berlokasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Ini gugatan perbuatan melawan hukum, dimana di sini ada yang memalsukan sertifikat dan juga girik dan ada juga disini kita tarik (tergugat) pihak BPN Jakarta Timur,” katanya.

“Jadi, sesuai dengan gugatan ini perbuatan melawan hukum BPN Jakarta Timur mengeluarkan nomor baru sertifikat yang notabene di tempat asalnya di Kabupaten Bekasi maksudnya itu tidak ada filenya,” tegas Patuan kepada TribunAsia.com di Rawa Mangun Jakarta Timur, Rabu (14/8/2019).

Kemudian, dia memperlihatkan contoh duplikat surat tanah tersebut yang dikeluarkan pada tahun 1975 dinilai tidak layak. Akan tetapi, menurut Patuan dari kesimpulan para ahli dibidangnya terdapat kejanggalan dan tidak sesuai prosedur.

“Semacam ini-kan sertifikatnya tahun 1975, di dalamnya telah kita bahas juga dengan berbagai ahli di dalamnya ini banyak yang aneh-aneh tidak sesuai dengan undang-undang pembuatannya,” ungkapnya.

Disamping itu, perbuatan melawan hukum yang berada di PN Jaktim dijelaskan dia ada indikasi rekayasa, terutama file nomor 177 tidak tercatat di BPN Kabupaten Bekasi.

“Tapi yang saya mau katakan bahwa disamping bahwa rekayasa, yang tidak dapat saya pikirkan apa dasarnya BPN Jakarta Timur ganti nomornya ini. Ini kan nomornya 177 ini file tidak ada di tempat asal di BPN Kabupaten Bekasi lalu kenapa PN Jakarta Timur ganti nomornya jadi ini,” tandasnya dengan menunjukkan sertifikat bodong.

Masih dalam keterangan Patuan Anggi Nainggolan, atas sertifikat yang dianggap bodong itu dia pun kembali mempertanyakan kinerja BPN Jaktim telah menerbitkan sertifikat dengan cara mengganti nomor tersebut.

“Nah sekarang caranya bagaimana, sementara bodong ada filenya lalu didaftarkan dihidupkan di sini diganti nomornya. Apa dasar BPN Jakarta Timur itu,” bebernya.

Lebih lanjut, pimilik sertifikat yang digugat di PN Jaktim itu dinyatakan telah meninggal dunia. Namun demikian, kata dia, jika ahli waris yang memohonkan hal serupa dalam hal ini sertifikat baru dan tidak akan mungkin terjadi atas nama pemilik utama. Oleh karena itu, diutarakan Patuan, tentunya tertera dalam sertifikat yang baru terdapat nama ahli waris.

“Sertifikat ini atas nama Siti Bariatin CS inikan pengacara juga. Yang anehnya juga, girik-girik dilakukan palsu juga dan jika melakukan jual beli kenapa harus dengan girik di sini sudah aneh dan sudah jelas-jelas,” ujarnya.

Jika perbuatan melawan hukum terbukti, Patuan berpendapat, mendatang Majelis Hakim PN Jaktim akan memenangkan gugatan itu. Dari rentetan bukti yang dipaparkannya tersebut, dia menyampaikan BPN Jaktim harus bertanggung jawab terjadinya permasalahan sertifikat tanah.

“Inilah yang dipergunakan oleh Siti Bariatin CS, saya rasa nggak ada lagi alasan majelis hakim untuk tidak untuk memenangkan perkara ini faktanya semua jelas. Dan BPN Jakarta Timur harus bertanggung jawab kenapa bisa seperti ini,” terang dia. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *