oleh

Bongkar Bangunan Sudin Citata Jakut di Gugat ke PTUN Jakarta

Jakarta, TribunAsia.com – Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kota Jakarta Utara melakukan pembongkaran bangunan diperkarakan di PTUN Jakarta. Dalam agenda sidang tersebut, para pihak, baik saksi Penggugat memberikan tambahan barang bukti untuk kepentingan persidangan.

Penggugat sempat menghadirkan tiga orang saksi ahli seputar pembongkaran bangunan. Mereka menuntut pembatalan SPB disebuah rumah kantor di Jakarta Utara.

“Apabila rumah atau bangunan tersebut kosong, maka SPB bangunannya bisa ditanda tangani oleh kepala dinas terkait,” sebut Waty sebagai Dosen disebuah perguruan tinggi di Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Idham Qrida sendiri tinggal dibilangan Jalan Pademangan, Jakarta Utara yang tengah menggugat Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. Kala itu, yang dihadirkan yakni Prof Waty Suwarty Haryono, Dr Hotma Pardomomuan Sibuea, dan Ir Puguh Harijono.

Saksi ahli Puguh Harijono menjelaskan, jika menambah pisik bangunan dia mengatakan perlunya izin mendirikan bangunan (IMB). Namun, kata dia terdapat perbedaan IMB yang terbit.

(Foto : Istimewa)

“Jika tidak melakukan perubahan bangunan atau menambah lantai, maka tidak perlu izin,” katanya.

Selain itu, Hotma Pardomomuan selaku ahli lainnya, menilai bahwa salah satu elemen umum adalah legalitas. Lebih lanjut, setiap tindakan penyelenggara negara berlandaskan undang-undang yang berlaku.

“Dari segi analisis hukum administrasi negara, yang perlu dianalisis adalah kewenangan. Kewenangan dari institusi yang lama harus dicabut dulu. Sebagai landasan untuk pertanggungjawaban,” ujar dia Hotma dipersidangan.

Hal tersebut ditambahkan Puguh,  SPB diberikan secara spesifik, dan bila terdapat bangunan-bangunan yang berada disisi lain ada hal yang sama maka harus diberi SPB.

Seusai persidangan, Idham Qrida mengungkapkan bahwa Suku Dinas Cipta Karya telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dia juga mempermasalahkan perbedaan antara Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) dengan Suku Dinas Cipta Karya.

“Kan ini dua instansi yang berbeda, iya dong. P2B dulu enggak ada pengaturan tata air dan lainnya. Tapi enggak otomatis kewenangan P2B itu boleh diambil menguatkan surat perintah bongkar. Tuntutan saya SPB dibatalkan, karena keluarnya tidak ditandatangani oleh yang berwenang dan melanggar asas-asas kecermatan, kejelasan, kemanfaatan,” tegasnya.

“Permintaan pembatalan SPB saya ini semoga bisa dikabulkan oleh majelis hakim,” imbuhnya.

Kembali dipaparkan dia, pada intinya penerbitan SPB aquo melanggar 3 (tiga) peraturan :

  1. Pasal 1 ayat (10, 13, 16,17) Peraturan  Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 128 Tahun 2102 tentang Pengenaan Sanksi Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
  2. Pasal 1 ayat (8,11,13) Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 129 Tahun 2012 Tentang Cara Pemberian Pelayanan di Bidang Perizinan Bangunan.
  3. Pasal 1 ayat (67) dan Pasal 4 ayat (1) butir (b), (c) dan Pasal 5 ayat 1 butir (a), (b) dan (d). (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *