oleh

Presiden Seharusnya Memberikan Pidato “Menyihir” di Sidang Tahunan MPR RI

Jakarta, TribunAsia.com – Pidato yang disampaikan Presiden dalam sidang tahunan MPR RI merupakan pidato Presiden kepada rakyat Indonesia yang dilaksanakan setahun sekali, posisinya sangat penting, seharusnya sorang Presiden berpidato kepada rakyat Indonesia bagaimana dia mampu menyihir, memberikan motivasi yang kuat kepada rakyat apa saja yang harus dikerjakan rakyat dalam mengahadapi pertarungan global yang semakin besar. Pernyataan tersebut disampaikan Anggota DPR RI, Iskan Qolba Lubis.

“Karena peran pemimpin untuk meyakinkan rakyat, bahwa dia punya visi dan cita-cita besar kepada bangsa ini , ini sangat penting , jadi Presiden jangan bicara hal yang remeh-temeh yang tidak punya daya ungkit yang sangat besar” tegasnya di Komplek Parlemen Senayan, Senin (12/8).

Di bidang ekonomi misalnya, analisa-analisa ke depan, 30 tahun yang akan datang diperkirakan China menjadi nomor satu terkuat ekonominya, nomor dua India, nomor tiga Amerika dan nomor empat Indonesia. Seharusnya masalah ini disinggung oleh Presiden saat pidato nanti.

“Inikan visi-visi besar yang seperti ini harus bisa presiden, menyakinkan kepada khususnya masyarakat milenial, karena bangsa ini nanti akan diwarisi oleh anak-anak muda yang ada sekarang, anak-anak kita yang sedang sekolah di SMA, yang mereka sekarang sudah bergelut dengan bisnis online, mereka sudah berbuat dengan inovasi-inovasi” himbaunya.

Masih menurut politisi PKS ini, Seorang presiden harus mampu berpidato yang penting, bukan lagi hal-hal yang sifatnya cuma selfie-selfie kemana-mana, tapi menjabarkan visi Indonesia ke depan.

“Dengan pertarungan visi yang jelas itulah, kita lihat bahwa bangsa kita ini jangan sampai meleset dari cita-cita yang diinginkan oleh pendiri bangsa ini, apalagi kalau kita lihat dalam UUD 45” paparnya.

Ada dua masalah yang tidak dan belum selesai di zaman reformasi, pertama bagaimana mengkonsolidasikan antara konsep demokrasi dan kesejahteraan, memang demokrasi kita luar biasa, kebebasan dimana-mana, tapi demokrasinya sangatstruktural , belum menjadi demokrasi yang substantif, artinya substantif adalah bagaimana masyarakat juga menghasilkan demokrasi yang sejahtera bagi masyarakat.

Masalah selanjutnya adalah masih kuatnya biaya politik yang sangat dahsyat, sampai ada anggapan kalau orang untuk jadi anggota DPR harus menghabiskan sekian M, ini tentu merusak demokrasi, seharusnya yang jadi pemimpin orang-orang yang punya ide, orang-orang yang pintar , bukan orang-orang yang hanya mengandalkan uang, karena nanti akan terjadi oligarki di negara ini.

“Jadi nanti bisa-bisa pemimpin-pemimpin dikuasai oleh oknum-oknum , pebisnis-pebisnis besar, akhirnya DPR juga dipengaruhi oleh mereka, undang-undang bisa dipengaruhi, kalau ini akan hancur, jadi menyatunya antara sistem demokrasi dan kesejahteraan itulah yang disebut demokrasi yang substantif” tutupnya. (ZNR)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *