oleh

Penggugat Menganggap Perkara Perdata dengan PT JIEP Terdapat Kompetensi Absolute

Jakarta, TribunAsia.com – Penggugat mengutarakan perihal permohonan perbuatan melawan hukum (PMH) antara PT PAMA dan PT JIEP. Disela-sela persidangan Dany Aperes menyatakan, dalam Gugatan tersebut terdapat kompetensi absolute yang disampaikan oleh Tergugat.

“Kita menganggap bahwa kompetensi absolute itu karena tidak tepat untuk permohonan atau gugatan perbuatan melawan hukum. Kita dengan teman yang berada di kawasan pulogadung dengan PT PAMA terus ada juga PT-PT yang lain,” katanya kepada TribunAsia.com, Selasa (6/8/2019).

Tidak hanya, PT JIEP namun instansi lainnya dikatakan Penggugat juga dilibatkan dalam perkara tersebut. Masih dalam keterangan Penggugat, dalam agenda sidang pada Selasa petang itu sempat menghadirkan dua orang saksi Ahli di PN Jaktim.

“Terus kita mengajukan gugatan terhadap tergugat itu PT JIEP dan dinas yang ada di dalam gugatan itu. Ini-kan untuk suatu keputusan sela yang akan dikeluarkan oleh hakim. Seperti yang saya sampaikan tadi adalah perbuatan melawan hukum kita ajukan gugatan tetapi ada kompetensi absolute,” terangnya.

Baca Juga : Mantan Wamenkumham Menjadi Saksi Ahli Antara Gugatan PT PAMA dengan PT JIEP

“Agenda sidang hari ini adalah keterangan saksi ahli yang kami ajukan sebagai penggugat itu Prof Denny Indrayana itu dia ahli tata negara dan tadi dokter Rini itu untuk keahlian tentang ahli keperdataan. Ada dua ahli yg kita sampaikan,” tandasnya.

Lebih lanjut, Danny Aperes selaku Penggugat memaparkan atas tindakan itu terdapat kerugian baik materil maupun imaterial. Kerugian tersebut, sayangnya dia tidak merinci dengan nominal dalam perkara Gugatan di PN Jaktim.

“Menurut mereka bahwa kompetensi absolute itu adalah kewenangan dalam perkara ini adalah dalam atau usaha negara. Bukan di pengadilan umum. Nah bagi kami adalah ini di pengadilan negeri karena menyangkut soal kerugian yang diajukan kepada tergugat begitu,” ungkapnya.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM dakam kesempatan itu selaku Saksi Ahli menjelaskan perkara antara Penggugat maupun Tergugat memperdebatkan tentang permasalahan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara (TUN). Yang mana dalam perkara Perdata itu berkaitan dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

“Kalau saya pahami tadi kedua belah pihak ini berdebat tentang kompetensi di peradilan yang satu merasa yang satu ini mengenai peradilan umum ada perbuatan melawan hukum oleh penguasa satu lagi berpendapat tentang ini kewenangan peradilan Tun,” jelas pria berbatik hijau.

Menurut, Denny yang menjadi persoalan di PN Jaktim karena putusan di PTUN. Akan tetapi, dia pun menegaskan kembali jika perbuatan melawan hukum dengan penguasa maka katanya akan ditempuh melalui jalur peradilan umum. Terlebih, saran dia, bila permasalahan mengenai pembatalan SK dapat dilakukan di PTUN.

“Yang dipersoalkan adalah keputusan TUN nya. Saya mengatakan kalau perbuatan melawan hukum dengan penguasanya adalah peradilan umum. Kalau pembatasan pembatalan SK-nya peradilan TUN,” urai akademisi itu.

Namun demikian, kata Ahli Tata Negara perkara antara PT PAMA dengan PT JIEP dinilai simple dari kaca mata hukum yang dia sampaikan. Akan tetapi, Denny mengatakan hanya perbedaan pendapat saja dalam perkara perdata tersebut.

“Kalau yang saya wakili ini penggugatnya Pama, kan bukan saksi fakta. Perbuatan melawan hukum adalah peradilan umum tentang sah dan tidak sah itu peradilan TUN gampang simple kok sebenarnya, cuman karena ada irisan jadi berbeda pendapat,” imbuhnya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *