oleh

Lahan Kemenkeu di Depok Ditambang Tanpa Izin untuk Tanah Proyek Tol Desari

Depok, TribunAsia.com – Marak, keluhan warga terhadap aktivitas truk ributnya warga Kota Depok soal pengangkutan tanah timbunan untuk proyek Tol Desari di Cinere yang melintas di Jalan Cipayung dan Jalan Pramuka selama ini.  Sekarang,  Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) pun turut bersuara bahwa penambangan tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan izinnya.

Dikonfirmasi, Kepala Sub Direktorat Humas DJKN Bernadette Yuliasari Mulyatno menyebutkan, berdasarkan penjelasan Kepala Subdit Pengelolaan Kekayaan Negara II, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) DJKN, Suparyanto, lahan seluas 538.000 m3 di Kelurahan Cipayung Jaya yang ditambang oleh pihak tertentu tanpa izin tersebut dibawah kekuasaan hukum DJKN Kemenkeu.

“Terkait dengan aktivitas penggalian tanah pada aset tersebut, dilakukan tanpa sepengetahuan atau seizin Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,” demikian Yuliasari berdasarkan penjelasan Suparyanto, seperti dikutip TribunAsia Rabu (7/8/2019).

Informasi, lahan kosong nan luas ini ada kaitannya dengan era krisis moneter tahun 1997. Aset yang berkaitan perbankan bermasalah dikelola oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan BPPN. Lembaga ini dibentuk dengan tugas pokok untuk penyehatan perbankan, penyelesaian aset bermasalah dan mengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur pada sektor perbankan. Pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, lembaga ini dibubarkan pada 27 Februari 2004 dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004.

Suparyanto menjelaskan, sejak BPPN berakhir maka aset properti bekas PT Tjitajam dan eke-PT Bank Central Dagang (BCD) ini dilimpahkan kepada  Kementerian Keuangan casu quo DJKN untuk mengelola aset seluas 538.000 m3 ini. Lahan ini terletak di Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Pancoran (Kecamatan Cipayung), Kabupaten Bogor (sekarang Kota Depok) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat nomor GB0/ HGB/KWBPN/1997 yang tercatat sebagai aset kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Persero eks-PT BCD.

Selanjutnya, terkait langkah pengamanan terhadap aset tersebut, DJKN telah melakukan beberapa langkah diantaranya yaitu, telah memasang plang-papan nama di lokasi aset pada tanggal 10 Agustus 2018 dan telah menyampaikan koordinasi pemberitahuan kepada Kepala Desa Ragajaya, Lurah Cipayung Jaya, Kapolsek Bojong Gede, dan Kapolsek Pancoran Mas sesuai dengan surat per tanggal 8 Agustus 2018.

Kemudian DJKN telah meminta bantuan pengamanan aset atas aktivitas penggalian atau pengerukan tanah kepada Kapolres Bogor dan Kapolres Depok sesuai dengan surat per tanggal 13 November 2018. Kemudian, DJKN juga melakukan konfirmasi aset atas nama  PT Tjitajam ini kepada Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok dan Kantor BPN Kabupaten Bogor melalui surat tanggal 23 Januari 2019. Namun, DJKN belum mendapat tanggapan dari BPN. (HIR)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *